Sleman (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan berupaya membantu mengurus dispensasi bagi para korban bencana erupsi Gunung Merapi terkait dengan sejumlah keluhan mereka saat ini.

Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Bidang Pembangunan Sunartono, di Sleman, Selasa, mengatakan, terkait dengan keluhan sejumlah korban bencana Merapi seperti keinginan agar ganti rugi sapi yang mati dapat dicairkan dalam wujud uang, santunan bagi korban meninggal dan sakit, serta jaminan hidup (jadup), akan diupayakan agar masalah itu dapat diselesaikan.

"Sebenarnya kebijakan untuk masalah tersebut ada di pemerintah pusat, namun apabila ada hal-hal yang bersifat khusus, warga dapat mengirim surat kepada bupati Sleman dengan dilampiri pernyataan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas pencairan uang pengganti sapi yang mati yang nantinya akan diteruskan ke Kementerian terkait guna mendapatkan dispensasi," katanya.

Ia mengatakan terkait santunan bagi korban Merapi yang sudah diberikan, dan sebagian sudah diusulkan ke Kementerian Sosial, namun kemungkinan ada yang terlewatkan, diharapkan segera melapor.

"Kami akan menyusulkan nama-nama korban itu ke pemerintah pusat, agar ahli waris mereka juga mendapatkan santunan," katanya.

Menurut dia, mengenai ganti rugi kerusakan rumah dan harta benda lain sampai saat ini belum ada kebijakannya.

"Kami masih menunggu apakah memang akan ada kebijakan pemerintah terkait dengan ganti rugi rumah warga yang rusak akibat bencana erupsi Gunung Merapi tersebut," katanya.

Sunartono mengatakan mengenai penanganan "shelter" atau hunian sementara dan air bersih, saat ini pemerintah terus berusaha memenuhi apa yang telah direncanakan.

"Sedangkan kebijakan tentang jadup, jaminan ini akan diberikan ketika warga sudah menempati `shelter`. Pemkab Sleman sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar jadup dapat diberikan selama satu tahun, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan," katanya.

Ia berharap warga korban Merapi tidak mendengarkan suara-suara dari pihak luar, karena yang mengetahui duduk permasalahan dan penanganannya adalah pemerintah.

"Kami berharap warga selalu berkoordinasi dengan pemerintah mulai dari tingkat bawah yaitu kepala dusun, kepala desa, camat sampai kabupaten, apabila ada permasalahan," katanya.

Menurut dia, pemerintah saat ini selalu dan akan terus berupaya membantu warga korban bencana erupsi Gunung Merapi.

"Namun, kemampuan pemerintah terbatas, sehingga diharapkan warga jangan menggantungkan diri kepada pemerintah. Warga diharapkan dapat bangkit kembali menata kehidupannya secara bersama-sama," katanya. (V001/M008/K004)