Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Syafuan Rozi menilai bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur dapat menggunakan metode pendekatan rasional komprehensif.

"Metode itu mensyaratkan bahwa suatu kebijakan harus berbasis riset, tanpa itu akan menjadi kebijakan inkremental," ujar dia dalam webinar bertajuk "Menimbang Aspirasi Pusat dan Daerah Dalam IKN di Kalimantan Timur" yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (28/10).

Menurut dia, kebijakan inkremental hanya melibatkan pihak tertentu dengan mengurangi risiko sebesar mungkin pada orang banyak.

"Kebijakan yang tidak melibatkan orang banyak itu akan lancar pada proses formulasi namun akan banyak masalah ketika diimplementasikan," ujarnya.

Pemindahan Ibu Kota Negara juga diperlukan proses teknokrasi.

"Satu hal kita tahu, ketika membuat kebijakan rasional komprehensif diperlukan proses teknokrasi," katanya.

Baca juga: Akademisi: Gagasan pemindahan IKN ke Kaltim modal perkuat bangsa

Di samping itu, pemindahan Ibu Kota Negara juga harus mendapatkan dukungan warga setempat agar mendapatkan manfaat.

"Warga asli, masyarakat pendatang seperti transmigran harus dipikirkan. Jangan sampai tergusur," katanya.

Ia menyampaikan langkah pertama yang dapat dilakukan yakni dengan memetakan masyarakat yang pro, netral, dan kontra terhadap pemindahan Ibu Kota Negara.

"Kemudian mencatat keberatannya dan dukungannya sehingga menjadi rasional komprehensif. Warga lokal perlu diyakinkan kehadiran Ibu Kota Negara tidak menggusur," ucapnya.

Dalam kesempatan sama, Dosen Politik Kebijakan Publik FISIP UI Andrinof Chaniago menilai bahwa gagasan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dapat menciptakan peluang untuk membangun masyarakat kewargaan karena IKN dibangun di atas hamparan lahan yang relatif kosong.

"Dengan memilih lahan yang relatif kosong dan berada di wilayah provinsi yang multi etnik relatif seimbang, maka menutup kemungkinan pemberian identitas atas etnik tertentu sehingga akan berpeluang untuk membangun masyarakat kewargaan," tuturnya.

Di samping itu, lanjut dia, pemindahan IKN juga dapat menjadi modal memperkuat bangsa untuk mencegah erosi nasionalisme.

"Salah satu alasan logis rasional IKN di Kalimantan, yakni mewujudkan rasa keadilan dan menghilangkan diskriminasi pembangunan antarwilayah di tatanan nasional sebagai modal memperkuat bangsa untuk mencegah erosi nasionalisme," ujar Andrinof.

Baca juga: Delegasi Uni Eropa tertarik investasi perkantoran IKN baru
Baca juga: Kawal pemindahan ibu kota negara dengan hukum
Baca juga: Menteri Suharso: Pembangunan IKN antisipasi dampak perubahan iklim