Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) memimta pemerintah menjelaskan kepastian jadwal umrah kepada masyarakat Indonesia.

Dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu, Bamsoetl, panggilan akrabnya, menyatakan penjelasan itu untuk menghindari keraguan bagi masyarakat yang sudah membayar biaya umrah.

"Perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan," ujar Bamsoet.

Menurut Bamsoet yang perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa masih ada hal yang perlu dibenahi sebelum keberangkatan umrah.

Bamsoet juga meminta Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk segera merampungkan dan menyampaikan aturan teknis penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi COVID-19.

"Khususnya yang terkait dengan vaksin boster hingga aturan karantina yang berlaku di Arab Saudi," kata Bamsoet menegaskan.

Bamsoet meminta komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk terus mengupayakan penyelenggaraan ibadah umrah dapat dilaksanakan sesegera mungkin, dengan melakukan diplomasi serta komunikasi yang baik dengan pihak Saudi.

Hampir tiga pekan sejak Menteri Luar Negeri mengumumkan nota diplomatik Kerajaan Arab Saudi soal umrah, kepastian pemberangkatan belum juga mewujud.
Baca juga: Ketua MPR minta pemerintah lakukan negosiasi izin umrah
Baca juga: Ketua MPR apresiasi penghapusan PPN perjalanan umrah