Jakarta (ANTARA News) - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Partai Amanat Nasional Muhammad Amien Rais mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil tindakan tegas untuk mengeluarkan dua partai politik anggota koalisi yang sering memilih sikap berseberangan.

"Pemimpin harus berani mengambil risiko dengan mengeluarkan partai politik yang sering bersikap berseberangan agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien," kata Amien Rais usai peresmian ruang rapat Fraksi PAN DPR RI, di Jakarta, Jumat.

Presemian ruang rapat Fraksi PAN DPR RI, dihadiri antara lain oleh Ketua Umum DPP PAN Hatta Radjasa dan Wakil Ketua Umum DPP PAN Dradjad Wibowo.

Menurut dia, jika tidak berani mengambil risiko mengeluarkan partai politik yang sering bersikap berseberangan dengan koalisi, dikhawatirkan akan menjadi ganjalan di pemerintahan.

Partai politik anggota koalisi yang sering bersikap berseberangan, kata dia, dikeluarkan atau tidak dikeluarkan dari koalisi tentu ada risikonya.

Amien Rais mengimbau agar Presiden Yudhoyono melakukan kalkulasi kemungkinan terbaik dari risiko jika dikeluarkan atau tidak dikeluarkan.

Mantan Ketua Umum DPP PAN ini mengusulkan agar Presiden Yudhoyono segera mengambil tindakan tegas, karena jika ragu-ragu dikhawatirkan justru akan merugikan kepemimpinan Presiden Yudhoyono sendiri.

"Memang harus dikalkulasi untung ruginya, daripada seperti ini berjalan tapi ada kemunafikan," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Amien Rais juga menambahkan, dirinya mendukung usulan Ketua Umum DPP PAN Hatta Radjasa agar dilakukan format ulang terhadap koalisi.

Apa yang disampaikan Ketua Umum DPP PAN di hadapan anggota Fraksi PAN DPR RI, kata dia, perlu didukung bersama agar koalisi semakin mantap.

Pada kesempatan tersebut, Hatta Radjasa menjelaskan, koalisi yang ada saat ini perlu ditata ulang atau diformat ulang.

"Ini perlu dilakukan karena jika tidak di format ulang akan terjadi kesalahpahaman dalam sistem politik nasional," katanya.

Menurut dia, dalam sistem preisdensial multipartai diniscayakan ada koalisi yang memiliki persamaan dan kekompakan agar terwujud pemerintahan yang efektif dan efisien.

(R024/S026)