Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan bahwa Partai Golkar akan tetap kritis terhadap pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Kita akan tetap kritis, sesuai dengan moto Golkar `suara Golkar suara rakyat`," katanya di Akbar Tanjung Institute, Jakarta, Kamis.

Menurut ia, Golkar tidak perlu khawatir terhadap tekanan yang kini dialami, terkait dengan dukungannya terhadap angket pajak.

Ia menilai, suara kritis Golkar dengan mendukung angket pajak sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap angket pajak juga merupakan upaya Golkar dalam mendukung pemerintah agar mafia pajak dapat dilenyapkan dan meningkatkan pendapatan dari sisi penerimaan pajak.

"Inikan sebenarnya juga mendukung pemerintahan SBY agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kan sama sekali tidak ada pikiran-pikiran untuk menggangu pak SBY, untuk menjatuhkan beliau, walaupun ada juga diluar Golkar yang mengajak itu. Golkar tetap saja memberikan dukungan kepada Pak SBY. Golkar komit untuk tetap mendukung pemerintah hingga 2014 nanti," katanya.

Ia juga menepis bahwa Golkar telah melanggar kontrak politik. Sudah menjadi komitmen Golkar untuk mendukung pemerintahan hingga 2014. Namun demikian menurut dia, Golkar juga punya komitmen terhadap untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Ia mengatakan, Golkar siap dengan konsekuensi politik dari kebijakan yang telah diambil. Ia menilai, Golkar tidak bermasalah bila nantinya Golkar dikeluarkan dari kabinet. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan hal itu.

"Kami tidak ada masalah berada di luar, tentu itu hak Pak SBY sebagai ketua koalisi dan Presiden yang mempunyai hak prerogatif dalam mengubah komposisi kabinet. Sepenuhnya kita berikan kepada beliau untuk memberikan penilaian," katanya.

Ia menambahkan, bila nantinya berada di luar pemerintahan, Golkar akan memiliki ruang untuk berimprovisasi dan manuver politik yang lebih leluasa guna memperjuangkan kepentingan rakyat.

Ia juga mengatakan, apabila PKS yang memperjuangkan kepentingan rakyat dengan memberikan dukungan dalam angket pajak nantinya mendapatkan tindakan dari SBY, maka seharusnya Golkar juga memiliki semacam solidaritas.

"Golkar seharusnya juga memiliki semacam rasa solidaritas mereka, karena kan menjalankan fungsinyakan sama, cuma bedanya adalah Golkar lebih banyak anggota DPRnya dibandingkan PKS, tapi kalau dari segi kualitas sikap mengenai perpajkan saya pikir tidak ada perbedaan yang prinsipil," katanya.

(M041/S026)