Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memanfaatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangun infrastruktur jalan guna menekan inflasi.

"Kami membangun jalan terutama untuk membuka akses ke pusat-pusat ekonomi di daerah termasuk pusat produksi," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut Jenny Karouw, di Manado, Senin.

Dia optimistis dengan terbukanya akses-akses pusat ekonomi ini, akan memperlancar arus barang dan jasa sehingga berdampak pada turunnya inflasi.

Karouw kemudian membandingkan data statistik inflasi Sulut yang diwakili oleh Kota Manado dan Kota Kotamobagu.

Apabila di Kota Manado mengalami inflasi, tidak demikian dengan Kota Kotamobagu karena di daerah tersebut mengalami deflasi, begitu juga sebaliknya.

"Jadi ada data-data angka yang kontradiktif. Kondisi ini menggambarkan ada masalah pada arus barang dan jasa yang tidak lancar," ujarnya pula.

Kondisi ini, kata dia lagi, juga bisa menggambarkan di Kota Kotamobagu ketersediaan barang mencukupi, sementara di Kota Manado mungkin relatif terbatas, atau sebaliknya di Kota Manado melimpah, sementara di Kota Kotamobagu kosong.

"Itu yang kelihatan (baru di dua kota), belum lagi kondisi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara dan daerah kabupaten kepulauan," ujar dia lagi.

Karena itu, kata dia, Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui dana PEN membuka sentra-sentra produksi di Sulut, salah satunya untuk menekan inflasi.

Sulut mendapatkan pinjaman dana PEN sebesar Rp1,2 triliun lebih, terinci sebesar Rp723 miliar (tahun 2020) dan Rp552 miliar (tahun2021).
Baca juga: Sulut optimistis menjadi pusat layanan kesehatan Indonesia timur
Baca juga: Kemenkeu setujui usulan pinjaman Pemprov Sulut Rp552 miliar untuk PEN