Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan pemerintah sedang mengantisipasi evakuasi sekitar 800 TKI dari Libya menyusul kemelut politik di negara itu.

Jumhur di Jakarta, Jumat, menyatakan bahwa telah berkoordinasi dengan Perwakilan RI yang ada di sekitar negara terdekat dari Libya dan memperkuat personel Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli guna membantu manajemen evakuasi nantinya.

Perwakilan RI, katanya, juga telah mengupayakan jalannya evakuasi melalui jalur laut ke negara sekitar karena untuk sementara ini jalur evakuasi yang relatif aman adalah melalui jalur laut.

Kalau melalui jalur darat jarak dari Tripoli ke negara terdekat dari Libya sekitar 600 kilometer sedangkan untuk jalur udara belum memungkinkan karena kondisinya kurang kondusif, katanya.

Menurut Jumhur, data TKI di Libya saat ini kurang lebih sebanyak 800 orang dan kebanyakan mereka bekerja pada sektor konstruksi dan sektor formal lainnya serta sektor informal.

"Sekiranya ada TKI informal seperti penata laksana rumah tangga di Libya, bisa dipastikan mereka tidak prosedural. Soalnya, Libya bukan termasuk negara tujuan penempatan TKI informal," kata Kepala BNP2TKI.

Ia menyebutkan sejauh ini baru ada 60 WNI/TKI yang berusaha melakukan perlindungan di KBRI Tripoli namun mereka belum dievakuasi.

Menurut informasi dari perwakilan RI, katanya, situasi di Tripoli saat ini relatif lebih terkontrol karena dikuasai oleh pasukan keamanan Pemerintah Libya sedangkan yang masih memanas dan rawan ada di Libya bagian timur dan belum ada informasi mengenai WNI/TKI yang ada di wilayah itu.

(ANTARA/S026)