Jakarta (ANTARA) - Ahli Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menekankan pentingnya membentuk pusat basis data kumpulan bakat nasional untuk mendata perempuan yang memiliki potensi dalam bidang perpolitikan.

“Saya tekankan, perlunya dibuat penyatuan basis data secara nasional, yang simple, untuk mendata para perempuan, khususnya yang potensial atau prospektif,” kata dia, dalam seminar bertajuk “Roadmap Penguatan Peran Politik Perempuan Menuju Kesetaraan” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube KPU Kota Tasikmalaya, Jumat.

Pembuatan pusat data itu salah satu perwujudan semangat kaum perempuan untuk bangkit bersama dalam meningkatkan peran perempuan dalam perpolitikan Indonesia.

Baca juga: Sebanyak 19 persen Direksi Holding Semen Indonesia diisi perempuan

Selanjutnya dia berpandangan kaum perempuan juga perlu untuk melakukan pelatihan kepemimpinan dan kebangsaan bagi kaum perempuan yang potensial untuk dipersiapkan masuk ke jabatan-jabatan publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pelatihan-pelatihan tersebut dapat diberikan oleh para ahli, khususnya kaum perempuan yang telah sukses menempati berbagai jabatan publik, kepada perempuan-perempuan potensial yang telah berada di dalam basis data kumpulan bakat.

Baca juga: Turnamen khusus wanita dorong inklusi esports di Indonesia

“Kaum perempuan yang telah berhasil, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, perlu bahu-membahu, bersatu-padu mendorong kemajuan kaum perempuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik,” kata Siti.

Pembentukan pusat data kumpulan bakat merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh kaum perempuan untuk mengatasi kendala berpolitik, dalam hal ini, mengenai kurangnya jaringan antara organisasi massa, LSM, dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan.

Peneliti BRIN ini juga berpandangan bahwa perempuan harus berjuang meningkatkan usaha dan melakukan gerakan untuk membangun komunitas perempuan yang akan memajukan perempuan dalam ajang perpolitikan.

“Kelompok perempuan harus membangun kekuatan politik dengan menyusun strategi, baik melalui pengaturan dalam undang-undang maupun melalui jejaring yang ada,” kata dia.