Yogyakarta (ANTARA News) - Para pejabat harus bisa menjaga tata kelola pemerintahan yang jauh dari virus korupsi, kolusi, dan nepotisme, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Seluruh kepala dinas, badan, dan biro di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) harus bisa menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel," katanya di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia pada pelantikan 192 pejabat eselon II, III, dan IV Pemprov DIY, semakin tinggi jabatan yang dipegang, peran kepemimpinan dan kemampuan manajerial juga akan semakin besar.

Aktualisasi fungsi itu tidak saja akan berdampak pada kualitas dan kinerja sebagai seorang pejabat, tetapi juga berdampak pada kinerja secara keseluruhan.

"Apakah akan terbangun sebuah orkestra yang indah, karena ada komitmen, sinergi, dan keterpaduan, atau justru yang terjadi adalah pelaksanaan kerja yang asal jalan bahkan jalan sendiri-sendiri," katanya.

Ia mengatakan, untuk menunaikan misi sesuai dengan tantangan yang selalu berubah bukan hal yang mudah. Bahkan, kompetensi sumber daya aparat masih menjadi kendala dalam rangka membangun kinerja organisasi yang kredibel dan kompatibel dengan pesatnya perubahan.

"Budaya kerja lembek yang tertanam sejak lama tampak sulit untuk diubah agar terbangun budaya kerja yang baru. Hal itu karena pola pikir yang sudah terbentuk lama, sehingga untuk peka pada kekurangan diri sangat sulit disadari," katanya.

Selain itu, faktor usia pegawai dan masa kerja yang lama, juga berimplikasi pada budaya kerja yang ada dan menjadi kendala untuk meningkatkan kompetensi apalagi mewujudkan profesionalisme.

Oleh karena itu, menurut dia, para pejabat yang baru dilantik tidak larut dengan kondisi yang ada. Para pejabat harus bisa memberdayakan sumber daya manusia yang potensial seoptimal mungkin.

"Berdayakan mereka yang kurang mampu dan terus berusaha membangun budaya kerja baru, sikap, dan perilaku satria untuk yang masih sulit berubah," katanya.

Ke-192 pejabat Pemprov DIY yang dilantik terdiri atas pejabat eselon II sebanyak 20 orang, eselon III 40 orang, dan eselon IV 123 orang.

(ANTARA/S026)