Jakarta (ANTARA) - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendukung Penyertaan Modal Daerah (PMD) bagi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk melanjutkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Fase 2A rute Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS).

Anggota Komisi B DPRD DKI Manuara Siahaan mengatakan, perubahan studi kelayakan yang dilakukan PT Jakpro sebagai BUMD penugasan LRT Fase 2A Kelapa Gading-JIS sejauh ini rasional dan rute ini akan menjadi suksesor dari Fase 1 Velodrome-Kelapa Gading yang terus merugi hingga saat ini.

"Kalau transit oriented 2A-nya sudah terbangun dari JIS Rawamangun maka 'occupation rate'-nya akan meningkat. Jadi menurut saya ini penting," kata Manuara dalam keterangan DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Meski demikian, Manuara berharap Jakpro melakukan pengkajian LRT Fase 2A Rawamangun-JIS sebelum obyek stadion internasional itu diuji coba pada Desember 2021 dan ditargetkan siap beroperasi paling lambat Maret 2022.

"Supaya manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, kalau JIS selesai tapi integrasi LRT belum, jadinya kurang 'support'. Coba kalau berbarengan ada kegiatan di JIS, LRT sudah jadi, maka keren DKI, karena itu Jakpro harus gesit," kata Manuara.

Baca juga: Integrasi antarmoda di Jakarta menuju transportasi efektif
Baca juga: LRT beri peluang bagi UMKM bertahan di tengah pandemi

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi B DPRD DKI Mohamad Taufik Zoelkifli. Pembangunan LRT Fase 2A setidaknya akan mendongkrak JIS sebagai ikon baru milik Jakarta yang nantinya menghasilkan kontribusi pendapatan bagi kota Jakarta.

"Jalan ke JIS harus lebih bagus, sistem transportasinya harus dibuat dan dirancang supaya mudah dan salah satunya lewat LRT itu. Jadi akan kita dukung sistem transportasi dan dibuatkan menjadi efisien efektif," kata Taufik.

Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto memastikan bahwa usulan PMD Rp122 miliar untuk kegiatan fisik LRT Fase 2A nantinya digunakan secara tepat guna.

Pembiayaannya untuk biaya jasa konsultan kajian studi kelayakan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (AMDALALIN) dan juga konsultan keuangan sebagai dasar pembangunan dan pencarian dana mitra.

"Jadi nanti kita cari dana melalui KPDBU (Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha) dan koordinasi dengan Asperekeu (Asisten Perekonomian Keuangan)," kata Widi.