Jakarta (ANTARA) - Dua perusahaan teknologi yaitu Grab dan OVO meluncurkan PATRIOT (Program Akselerasi Transaksi Online Pemerintah), program jangkar untuk mendukung Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan akselerasi transaksi digital ekosistem terintegrasi.

President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, program ini menjadi langkah strategis bagi Grab dan OVO untuk membantu pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, tak terkecuali UMKM dalam mengambangkan usahanya.

"Kolaborasi Grab dan OVO diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang masuk ke platform digital terutama pedagang pasar tradisional sebagai upaya mendukung target pemerintah mencapai 30 juta UMKM di 2024," kata Ridzki dalam jumpa pers virtual, yang dihelat langsung dari Surakarta, Kamis.

Baca juga: Grab, Emtek, dan Bukalapak resmikan program #KotaMasaDepan

Baca juga: XL Axiata gandeng Grab dan Tokopedia tingkatkan kualitas layanan

Lebih lanjut, Grab OVO PATRIOT melingkupi beberapa inisiatif yang bertujuan untuk memperluas pemanfaatan teknologi untuk transaksi daring, baik dari sektor ritel maupun pemerintah.

Kedua perusahaan berkomitmen mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui tiga elemen besar, yaitu digitalisasi pasar untuk memudahkan pedagang dalam menjalankan usaha, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mendukung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Grab bersama OVO melakukan edukasi dan adopsi platform digital (on boarding) pedagang pasar ke dalam ekosistem digital dan metode pembayaran QRIS.

Setelah bergabung dengan ekosistem Grab dan OVO, para pedagang pasar mendapatkan insentif dana bergulir sebagai fasilitas penyelesaian transaksi di hari yang sama.

Selain itu, untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara, OVO telah menyediakan layanan pembayaran daring bagi PDAM, PLN, BPJS dan Pajak Bumi dan Bangunan di 109 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

OVO juga telah mendapatkan izin sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) dan saat ini telah mencapai tahap akhir (90 persen) pengembangan, sebelum resmi diluncurkan bersama Kementerian Keuangan RI.

"Ke depannya, dengan dukungan Grab, OVO akan menyediakan layanan pembayaran pajak dan retribusi lainnya yang akan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara, seperti pajak kendaraan, retribusi pasar, retribusi parkir, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran biaya pembuatan paspor," kata Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra, menambahkan.

Baca juga: Gibran: Pembayaran "cashless" mudahkan jual-beli di pasar tradisional

Baca juga: Grab hadirkan kampanye baru untuk penuhi mobilitas masyarakat

Baca juga: Kupang jadi kota pertama pelaksanaan program #KotaMasaDepan