PBB, New York (ANTARA News) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) menyatakan kekhawatirannya terhadap keselamatan para warga asing di Libya dan meminta pemerintah setempat membantu proses evakuasi mereka yang ingin meninggalkan negara pimpinan Moamar Gaddafi itu, menyusul unjuk rasa berdarah di Libya hingga menewaskan ratusan warga sipil.

"Para anggota Dewan Keamanan menyatakan sangat khawatir terhadap keselamatan para warga asing di Libya. Mereka meminta pihak berwenang serta pihak-pihak terkait di Libya untuk memastikan keselamatan para warga asing dan membantu keberangkatan mereka yang ingin meninggalkan negara tersebut," kata Duta Besar Brazil untuk PBB Maria Luiza Ribeiro Viotti, Selasa.

Keprihatinan soal keselamatan warga asing itu merupakan salah satu isi Pernyataan Presiden Dewan Keamaman PBB (PRST) yang dibacakan oleh Viotti usai 15 negara anggota Dewan Keamanan menggelar sidang mereka di Markas Besar PBB, New York, yang khusus membahas situasi keamanan di Libya.

Dalam pernyataan itu, DK-PBB mengutuk terjadinya kekerasan yang dialami para warga sipil hingga menewaskan ratusan warga setempat saat unjuk rasa berlangsung.

Berkaitan dengan itu, Dewan Keamanan meminta Pemerintah Libya menjalankan tanggung jawab untuk melindungi warganya.

"Mereka meminta pihak berwenang Libya untuk menahan diri, menghormati hak asasi manusia serta hukum kemanusiaan internasional," ujar Viotti.

Para anggota Dewan juga mengisyaratkan bahwa Pemerintah Libya harus mempertanggungjawabkan terjadinya kekerasan hingga menewaskan ratusan warga sipil.

"Mereka menggarisbawahi perlunya pihak-pihak terkait mempertanggungjawabkan serangan-serangan yang mereka lakukan terhadap para warga sipil," kata Dubes Brazil itu.

DK-PBB juga menyatakan prihatin terhadap laporan-laporan yang menyebutkan bahwa Libya mengalami kekurangan pasokan alat-alat medis dalam rangka menangani mereka yang luka-luka.

Karena itu, selain meminta masyarakat internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Libya, Dewan Keamanan juga mendesak Pemerintah Libya untuk memastikan bahwa bantuan internasional untuk kemanusiaan dan pasokan alat-alat maupun para pekerja medis dapat memasuki negara tersebut dengan lancar.

Sidang Dewan Keamanan itu digelar atas permintaan Perwakilan Tetap Libya untuk PBB di New York.

Sebelumnya pada Senin (21/2) Deputi Wakil Tetap Libya untuk PBB, Ibrahim Dabbashi, mengatakan kepada para wartawan bahwa ia sudah tidak lagi menjalankan perintah dari pemimpin Libya, Moamar Kadhafi.

Dabbashi --yang juga telah meminta Kadhafi mundur dari jabatannya sebagai pemimpin Libya, bahkan meminta Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang berbasis di Jenewa untuk melakukan investigasi terhadap kekerasan yang dialami kalangan sipil di negaranya.

Seruan agar Pemerintah Libya segera menghentikan kekerasan serta menghormati HAM, juga telah disuarakan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Senin.

Ban mengungkapkan kemarahannya terhadap laporan-laporan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Libya menggunakan pesawat-pesawat tempur dan helikopter dalam menghalau para pengunjung rasa.

"Sekjen PBB sangat marah mendengar laporan media bahwa pihak berwenang Libya menembaki para pengunjuk rasa dari pesawat-pesawat dan helikopter tempur," kata Ban seperti dikutip juru bicaranya, Martin Nesirky.

Ban memperingatkan bahwa jika laporan media itu benar-benar terjadi, Libya akan dikategorikan telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional.
(K-TNY/A011)