Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan perpanjangan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi soal pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang segera rampung.

"Soal (TPST) Bantargebang sudah dalam proses, kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pembahasan perjanjian dua pemerintah daerah itu berjalan baik karena memang DKI harus memperpanjang kontrak pengelolaan TPTS yang akan berakhir 26 Oktober 2021.

Alasannya, lanjut dia, program pembangunan fasilitas pengolahan sampah atau "Intermediate Treatment Facility" (ITF) yang bakal dibangun Pemprov DKI untuk mengurangi kiriman sampah dari Ibu Kota ke Bantargebang, masih terus dikebut.

"Karena program ITF masih berproses. Nanti kami akan mengevaluasi soal Bantargebang, sejauh ini (kerja sama TPST) Bantargebang perlu diperpanjang," ucapnya.

Baca juga: PKS Bantargebang diperkirakan selesai sebelum 26 Oktober

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan ada penambahan isi kerja sama dari lima menjadi delapan lingkup.

Namun, Asep tidak membeberkan penambahan lingkup kerja sama tersebut termasuk nilai kontrak kerja sama di TPST.

Sementara itu terkait ITF, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat ini dua BUMD DKI yang diberikan penugasan telah melakukan proses pelelangan dalam mencari mitra strategis.

Dua BUMD itu yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

ITF atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) itu rencananya dibangun di empat titik yakni di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

Baca juga: Pemprov DKI targetkan 1.369 RW kelola sampah mandiri mulai Oktober

Anies menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2021 di DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/10)

"Mengingat pembangunan ITF skalanya membutuhkan pembiayaan yang cukup besar maka diperlukan mitra strategis untuk membantu percepatan pembangunan," ucap Anies.

Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI, kata dia, bersama BUMD DKI mencoba melakukan pembangunan ITF skala mikro di lokasi yang ditentukan DLH DKI.

Anies sebelumnya menargetkan ITF skala mikro di DKI terbangun dan beroperasi di 18 titik dengan kapasitas 5-200 ton per hari per instalasi pada Agustus 2022 sesuai Instruksi Gubernur Nomor 49 tahun 2021.

Baca juga: DKI pertimbangkan usulan kenaikan dana kompensasi warga Bantargebang