Fadli: Sikap Gerindra Tak Terkait Reshuffle
22 Februari 2011 20:03 WIB
Ketua DPR Marzuki Alie memimpin jalannya Rapat Paripurna ke-21 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/2). Salah satu agenda pada rapat paripurna tersebut yaitu pengambilan keputusan atas usul hak angket anggota DPR RI tentang perpajakan menjadi hak angket DPR. (ANTARA/Andika Wahyu)
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menegaskan bahwa penolakan partainya terhadap usulan hak angket kasus perpajakan sama sekali tidak terkait dengan isu perombakan kabinet (reshuffle).
"Penolakan Gerindra tidak ada hubungannya dengan reshuffle kabinet dan tawaran politik tertentu," katanya, kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Fadli menegaskan, sikap tersebut murni merupakan pendirian yang jernih dan bertanggung jawab.
Ia menuturkan, penolakan Gerinda terhadap angket mafia pajak karena pihaknya tidak ingin menari diatas kepentingan partai lain yang mempunyai maksud berbeda dari diperlukannya pansus angket mafia pajak.
"Kita tidak ingin menjadi alat politik untuk tawar-menawar partai tertentu yang kini bergabung dalam koalisi," kata Fadli.
Ia menambahkan, "Kami melihat usulan hak angket lebih merupakan manuver politik saja, bukan upaya serius memberantas mafia pajak sampai ke akar-akarnya,".
Fadli menegaskan, Gerindra mendukung pemberantasan mafia pajak melalui proses hukum yang tegas, transparan dan berani.
Rapat Paripurna DPR RI akan memutuskan kelanjutan usulan hak angket pajak, apakah disetujui atau tidak dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie.
(R018/S026)
"Penolakan Gerindra tidak ada hubungannya dengan reshuffle kabinet dan tawaran politik tertentu," katanya, kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Fadli menegaskan, sikap tersebut murni merupakan pendirian yang jernih dan bertanggung jawab.
Ia menuturkan, penolakan Gerinda terhadap angket mafia pajak karena pihaknya tidak ingin menari diatas kepentingan partai lain yang mempunyai maksud berbeda dari diperlukannya pansus angket mafia pajak.
"Kita tidak ingin menjadi alat politik untuk tawar-menawar partai tertentu yang kini bergabung dalam koalisi," kata Fadli.
Ia menambahkan, "Kami melihat usulan hak angket lebih merupakan manuver politik saja, bukan upaya serius memberantas mafia pajak sampai ke akar-akarnya,".
Fadli menegaskan, Gerindra mendukung pemberantasan mafia pajak melalui proses hukum yang tegas, transparan dan berani.
Rapat Paripurna DPR RI akan memutuskan kelanjutan usulan hak angket pajak, apakah disetujui atau tidak dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie.
(R018/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
Tags: