Jakarta (ANTARA) - Hasil survei Center for Political Communication Studies (CPCS) yang disiarkan di Jakarta, Rabu, menunjukkan 61,7 persen dari total 1.200 responden mengaku puas terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Temuan itu, menurut Direktur CPCS Tri Okta, menunjukkan dukungan publik terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin yang pada Rabu memasuki tahun kedua.

“Bersama dengan berangsur pulihnya pandemi COVID-19 di Tanah Air, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi cukup tinggi mencapai 61,7 persen,” kata Tri Okta sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya.

Ia menyebutkan sekitar 33,5 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah, sementara 4,8 persen menjawab tidak tahu atau memilih tidak menjawab pertanyaan.

Baca juga: Survei CPCS: Partai Demokrat masuk tiga besar

Tri Okta berpendapat tingginya angka kepuasan itu disebabkan salah satunya oleh kinerja pemerintah menanggulangi pandemi.

Pascagelombang kedua yang puncaknya berlangsung pada Juli 2021, kasus aktif COVID-19 mulai turun, kata Tri Okta.

Ia menerangkan situasi itu kemudian mulai membaik ditandai dengan turunnya level pembatasan di berbagai kota dan kabupaten, termasuk ibu kota negara DKI Jakarta.

Baca juga: Survei: Tingkat kepuasan milenial terhadap Jokowi 80,9 persen

“Pemerintah harus mempertahankan momentum pemulihan pandemi ini untuk memperbaiki ekonomi dengan tidak mengurangi kesiagaan atas prediksi bakal munculnya gelombang ketiga pada akhir tahun,” papar Tri Okta.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah konsisten mengejar target vaksinasi 2 juta dosis per hari dan tetap menjaga penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat.

Di samping itu, Direktur CPCS meminta pemerintah memperhatikan berbagai keberatan dan kritik warga terhadap kebijakan. Alasannya, keterbukaan terhadap kritik merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kinerja.

Baca juga: Survei CPCS: Kepuasan publik terhadap Jokowi-Ma'ruf capai 70,7 persen

CSPS menggelar survei mengenai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pada 5-15 Oktober 2021.

Survei yang melibatkan 1.200 responden itu dilakukan lewat wawancara tatap muka dengan metode pemilihan acak. Para responden itu tersebar di 34 provinsi di Indonesia.