Kairo (ANTARA News) - Penuntut umum Mesir Senin merujuk bekas menteri dalam negeri Habib al-Adly dan bekas menteri pariwisata Zoheir Garranah ke pangadilan pidana Kairo, kantor berita resmi MENA melaporkan.

Adly dituduh melakukan pencucian uang dan Garranah dituduh menyalahgunakan dana masyarakat, sebagaimana dikutip dari AFP.

Keduanyan dipecat oleh bekas presiden Hosni Mubarak, yang ketika itu sedang berjuang untuk meredakan demonstrasi anti-pemerintah yang mematikan. Demonstrasi itu pada akhirnya memaksa pengunduran dirinya pada 11 Februari lalu.

Bekas menteri dalam negeri itu, yang pernah ditakuti secara luas, ditangkap pekan lalu bersama dengan Garranah dan bekas menteri perumahan Ahmed Al-Maghrabi.

Raja baja Ahmed Ezz, seorang anggota senior Partai Nasional Demokrat (NDP) pimpinan Mubarak, juga ditangkap.

Penuntut umum Abdel Magid Mahmud telah menjatuhkan larangan perjalanan pada kesemua empat orang itu dan memerintahkan pembekuan aset mereka.

MENA mengatakan pembekuan aset yang diterapkan pada Adly terkait dengan pemindahan sekitar empat juta pound Mesir (lebih kurang 675.000 dolar) dari seorang kontraktor swasta ke rekening pribadinya.

Petugas keamanan Adly dituduh oleh kelompok hak asasi manusia setempat dan internasional telah melakukan pelanggaran internasional dan penganiayaan.

Pemerintahan 30 tahun Mubarak di negara paling padat penduduknya di dunia Arab itu berakhir setelah 18 hari demonstrasi di seluruh negeri yang diadakan oleh konglemerasi longgar para aktivis kecerdesan-teknologi muda yang meminta perubahan demokratis.

Sedikitnya 365 orang tewas akibat demonstrasi yang meletus pada 25 Januari itu, kata Human Rights Watch. Sedikitnya 5.500 orang terluka dan sejumlah orang ditahan.
(*)