Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupaya untuk meningkatkan kesempatan dialog dan silaturahmi dengan berbagai kalangan mulai dari pemuka lintas agama sampai para tokoh politik.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam dalam wawancara khusus dengan ANTARA di rumah dinasnya di Jakarta, Sabtu, mengatakan, sebenarnya Presiden Yudhoyono sudah cukup sering menggelar pertemuan semacam itu di kediamannya di Puri Cikeas Indah maupun di Istana Negara.

Namun, disadari pula oleh pemerintah bahwa masyarakat menginginkan komunikasi dan dialog yang semakin intensif dengan para pejabat negara.

"Tapi rupanya tuntutan komunikasi atau silaturahmi ini menurut hemat saya masih perlu ditingkatkan melihat keinginan masyarakat bahwa komunikasinya hendaknya banyak. Saya mencoba mencari jalan membagi waktu mudah-mudahan bisa ada waktu," tuturnya.

Dipo menjelaskan periode kedua pemerintahan Presiden Yudhoyono memang lebih sibuk dibanding periode pertama karena Indonesia kini sudah menjadi anggota penuh G20 dan juga menjabat Ketua ASEAN pada 2011.

Agenda kerja Presiden Yudhoyono yang kini sudah mendunia, menurut dia, turut berpengaruh pada semakin bertambahnya jam kerja Kepala Negara dan juga pembagian waktu guna mengatur berbagai acara yang wajib dihadiri Presiden baik di dalam maupun luar negeri.

"Jadi memang kurang waktunya beliau bertemu dengan masyarakat," ujarnya.

Meski demikian, menurut Dipo, Presiden Yudhoyono tetap diusahakan bisa bertemu lebih sering dengan para pemimpin media massa, pemuka agama, dan para tokoh politik di sela-sela agenda kerja yang cukup padat itu.

"Saya harapkan Presiden kalau bisa memang lebih meningkatkan komunikasi dengan tokoh-tokoh ini. Jadi kalau bisa memang saya mengharapkan Presiden memberi waktu cukup kepada pemred-pemred, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, untuk bertemu. Jadi jangan hanya terbatas pada setgab (sekretariat gabungan partai politik koalisi-red)," tuturnya.

Dipo mengatakan Presiden Yudhoyono sebenarnya selalu mendengarkan berbagai kritik yang disampaikan oleh semua pihak dan selalu mengakui pemerintahan di bawah pimpinannya memang belum mencapai semua sasaran pembangunan yang diprogramkan. (D013/S019/K004)