Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan beberapa menteri untuk berdialog dengan penganut Ahmadiyah guna mencari solusi terkait keberadaan aliran tersebut.

"Kesepakatannya, ditugaskan secara terus menerus kepada para menteri terkait untuk mencari solusi. Mungkin kita akan ketemu dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Ahmadiyah, kemudian dengan penggagas HAM, supaya kita duduk bersama," kata Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menyampaikan arahan Presiden dalam rapat di komplek Istana Kepresidenan, Kamis malam.

Patrialis menyatakan, Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kemungkinan akan menggelar dialog itu dalam waktu dekat.

Namun, Suryadharma dan Gamawan Fauzi yang ditemui di tempat yang sama tidak bersedia memberikan penjelasan secara rinci tentang hal itu.

Menurut Patrialis, salah satu upaya pemerintah adalah menegakkan Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri agama, menteri dalam negeri, dan jaksa agung.

Patrialis menjelaskan, SKB itu secara tegas melarang Ahmadiyah untuk menyebarkan pemahaman yang bisa menciderai ajaran agama lain.

"Kalau misalnya saudara kita yang di Ahmadiyah itu bisa memahami dan tidak menyebarkan kepada umat islam, ya selesai urusannya," kata Patrialis.

Selain membahas Ahmadiyah, Patrialis mengatakan, rapat yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono itu juga membahas kekerasan yang sering terjadi akhir-akhir ini.

Patrialis mengatakan, presiden memerintahkan menteri terkait untuk melakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok tertentu agar tidak melakukan kekerasan.

Dia menegaskan, presiden sama sekali tidak menyebut nama ormas tertentu. Presiden juga tidak menyinggung ancaman penggulingan pemerintah.

Menurut Patrialis, ancaman itu tidak berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan tersebut memberikan jaminan kepada presiden yang terpilih untuk memerintah sampai periode tertentu, sesuai aturan hukum yang berlaku.
(F008)