Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, jika Komisi Pemberantasan Korupsi tahun ini menyelesaikan kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia secara adil maka layak tahun ini disebut `Tahun KPK` namun jika sebaliknya maka tepat disebut `Tahun Korupsi`.

"Kalau tahun ini yang disuap dan penyuap divonis, patut kita sebut `Tahun KPK`. Kalau tidak selesai ini layak disebut `Tahun Korupsi`," kata mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris pada diskusi di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis.

Diskusi bertema "Menyoal posisi Nunun Nurbaeti dalam kasus suap cek pelawat terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia," menghadirkan nara sumber mantan menteri perindustrian Fahmi Idris, pengamat hukum Margarito, Praktisi Hukum Petrus Selestinus dan anggota komisi III F-PDI-P Eva Kusuma Sundari.

Fahmi menjelaskan, jika yang terjadi tidak pernah terungkap siapa penyuap dalam kasus tersebut, maka KPK telah gagal. Karenanya jika hal itu yang terjadi, maka bersiaplah korupsi akan makin merajalela.

"Makanya yang mau korupsi teguhkan niat. Toh nanti hukumannya ringan-ringan saja," kata Fahmi.

Ia menjelaskan, dalam kasus ini ada salah satu prinsip soal rasa keadilan yang tidak ada. KPK tampaknya telah mengabaikan soal rasa keadilan tersebut.

"Dalam menyelesaikan kasus ini KPK tak patut dan tak adil," tuduh Fahmi.

Menurut Fahmi ketidakadilan dimana sudah ada empat orang penerima suap yang divonis, dan 23 orang tersangka lainnya sudah ditahan.

"Namun yang diduga sebagai pemberi suap satupun belum ada yang ditahan," kata Fahmi.


Melacurkan Diri

Sementara itu pengamat hukum Margarito Kamis mengatakan, jika dicermati betul langkah KPK selama ini, maka apa yang terjadi saat ini bukan hal yang aneh.

"Apa yang dilakukan oleh KPK saat ini bukan sesuatu yang aneh dan baru. Ini biasa terjadi," katanya.

Menurut Margarito saat ini ada persoalan besar di tubuh KPK yakni terkait martabat.

"KPK saat ini sedang merendahkan dan melacurkan lembaga. KPK telah menghina bangsa ini dengan melacurkan diri," kata Margarito.

Menurut dia, kunci utama untuk keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia ada di tangan presiden SBY.

"Kalau mau berhasil, kuncinya ada pada presiden SBY, mau berantas korupsi atau tidak," kata Margarito. (J004/I007/K004)