Jakarta (ANTARA News) - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf mengatakan, rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengandung dualisme.

Menurut dia, di Jakarta, Kamis, dualisme yang dimaksud adalah satu sisi RUU DIY mengatur Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam tidak memikul tanggung jawab politik, tetapi di sisi lain memperbolehkan Sultan dan Paku Alam untuk menjadi gubernur.

"Meskipun RUUK menempatkan Sultan menjadi Gubernur Utama, RUU ini juga membuka peluang untuk dipilih menjadi gubernur melalui DPRD. Ini dualisme, RUU ini tidak disusun berdasarkan pemahaman perkembangan monarki," katanya dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan pakar dari UI, yang juga dihadiri perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah.

Ia menuturkan RUU ini memiliki pola pikir yang tidak jelas, karena memberikan kesempatan terjadi politisasi.

Maswadi mengatakan, RUUK ini sudah benar dengan memisahkan Sultan dan Paku Alam dari kegiatan pemerintahan dan menempatkan mereka dalam kedudukan yang istimewa.

"Sudah tepat untuk tidak menjadikan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai politisi yang memikul tanggung jawab politik dan menyerahkan kedudukan pada politisi yang menjadi gubernur," kata pakar politik ini.

Tetapi, RUUK juga membuka kesempatan Sultan dan Paku Alam untuk maju sebagai gubernur. Ini berarti menjadikan Sultan dan Paku Alam sebagai politisi yang tidak sesuai dengan kedudukan mereka sebagai pemimpin tradisional, ujarnya.

Selain itu, katanya, dalam RUUK itu diatur gubernur dapat diberhentikan dari jabatannya. Jika Sultan menjadi gubernur, maka terbuka peluang Sultan diberhentikan dari jabatannya.

"Apa ini tidak penghinaan bagi diri Sultan dan masyarakat? RUU ini memperbolehkan Sultan jadi politisi, artinya memperbolehkan Sultan dimainkan menjadi lawan politik," katanya.

Sementara itu, menanggapi pendapat dari pakar ini, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan RUU yang menjadi inisiatif pemerintah ini memang bermasalah.

"Maka sebenarnya dari awal kita minta pilihan pemerintah mendengarkan suara rakyat, akomodasi suara mereka, buatkan rumusan itu. Kalau punya pikiran lain maka konsisten terhadap pilihan itu," katanya.
(H017)