Washington (ANTARA News) - Anggota terkemuka Senat Amerika Serikat dari Partai Republik, Mitch McConnell, Rabu WIB, menyatakan telah berbicara lewat telepon dengan tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi dan sangat memprihatinkan keselamatannya.

"Saya sangat prihatin pada ancaman penguasa baru-baru ini atas kesejahteraannya dan rekannya di Liga Bangsa untuk Demokrasi," kata McConnell yang menjadi pengecam keras junta militer Myanmar.

"Tekanan semacam itu adalah kemarahan dan harus dikutuk secara orang seluruh dunia, yang menghargai nilai kebebasan dan demokrasi. Bersama rekan-rekan saya di Senat, saya akan terus memantau keselamatan Suu Kyi dan keadaan di Burma," kata senator itu seperti dikutip AFP.

Dalam tanggapan baru-baru ini, media pemerintah Myanmar memperingatkan bahwa Suu Kyi dan partainya akan "menghadapi akhir menyedihkan" jika tetap menentang pengakhiran sanksi Barat.

Pernyataan itu mengikuti pernyataan Liga Bangsa untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi baru-baru ini yang menyatakan hukuman membantu menekan pihak berwenang dan tidak terlalu berdampak pada perekonomian.

Itu kritik terbuka pertamanya oleh media pemerintah sejak dibebaskan pada November setelah tujuh tahun dalam tahanan rumah beberapa hari setelah pemilihan umum dan dikecam pegiat demokrasi dan Barat.

NLD menanggapi hati-hati tanggapan itu, dengan mengatakan belum menerima tanggapan resmi dari pihak berwenang atas pernyataannya tentang hukuman tersebut.

Juru bicara partai Nyan Win mengatakan bahwa penulis di surat kabar tersebut mungkin menulis "untuk kepentingannya". McConnell menyatakan Suu Kyi tetap sangat bersemangat.

Dua partai pendukung demokrasi yang ikut Pemilu November meminta penghentian sanksi tersebut karena tidak bermanfaat bagi masyarakat luas.

Partai Suu Kyi tidak memiliki kursi dalam parlemen baru yang dikuasai tentara. Partai yang sudah dibubarkan tersebut memilih memboikot pemilu karena aturannya ditudingnya diatur untuk mencegah peran serta Suu Kyi.

Partai Suu Kyi pada pekan lalu menyatakan ingin berunding dengan negara Barat tentang cara mengubah sanksi terhadap Myanmar.(*) B002/Z002