Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus melakukan berbagai langkah intervensi untuk membantu menekan angka kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi prioritas.

"Kami melakukan intervensi dengan penguatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri dan juga melalui program peningkatan kompetensi pada pelatihan vokasi," kata Menaker Ida Fauziyah dalam sambutan di Expo Program Perluasan Kesempatan Kerja dan penyerahan bantuan tenaga kerja mandiri di Jayapura di Papua via virtual dari Jakarta, Jumat.

Menaker menjelaskan bahwa program-program yang ada di Kemnaker seperti perluasan kesempatan kerja dilakukan untuk menekan angka kemiskinan kronis di tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota yang menjadi prioritas oleh pemerintah.

Di antara provinsi prioritas itu terdapat Papua dan Papua Barat. Ida mengatakan program-program tersebut dapat juga memberikan kesempatan kepada masyarakat di kedua provinsi itu untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19.

Baca juga: Wapres meminta Papua Barat selesaikan kemiskinan esktrem pada 2021

Baca juga: Wapres berharap manfaat percepatan pembangunan dinikmati OAP

"Harapannya dengan dua intervensi yang kami lakukan ini, kami ingin berkontribusi secara pasti untuk menurunkan kemiskinan di Papua dan Papua Barat," ujarnya.

Selain menurunkan angka kemiskinan, dia mengatakan Kemnaker juga ingin berkontribusi untuk meningkatkan kompetensi masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Pada akhirnya dengan kompetensi yang dimiliki ini maka kita bisa siapkan tenaga kerja yang kompeten masuk pasar dunia kerja atau pun menjadi seorang tenaga kerja mandiri," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Menaker juga menyerahkan bantuan program perluasan kesempatan kerja Kemnaker 2020 dan 2021 untuk wilayah Papua, meliputi bantuan TKM Pemula sebanyak 61 paket untuk 2020 dan 36 paket untuk 2021 serta bantuan TKM Pemula Mikro sebanyak 11 paket.*

Baca juga: Penduduk miskin ekstrem lima daerah di Papua Barat capai 39.357 jiwa

Baca juga: Cianjur "lumbung padi" tapi kemiskinan ekstrem tinggi disorot DPRD