Rezim Militer Mesir Desak Publik Akhiri Mogok, Protes
14 Februari 2011 23:44 WIB
Seorang pendukung oposisi bersujud di hadapan tentara Mesir di Lapangan Tahrir, Kairo, Minggu (13/2). Militer penguasa baru Mesir, yang menjanjikan memindahkan kekuasaan ke tangan sipil, menghadapi pengunjuk rasa yang tak sabar yang ingin segera bergerak maju untuk membuktikan bahwa negara mereka telah siap untuk demokrasi setelah kemunduran Hosni Mubarak. (ANTARA/REUTERS/Goran Tomasevic/djo/11)
Kairo (ANTARA News) - Rezim baru militer Mesir, Senin, meminta para pekerja untuk mengakhiri gelombang pemogokan dan perlawanan sipil yang telah mengancam melumpuhkan negeri itu pascajatuhnya pemerintahan Hosni Mubarak.
Dalam pengumuman terbarunya sejak mereka mengambilalih kekuasaan Jumat lalu, Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata mendesak para pemimpin buruh untuk membatalkan tindakan mereka, tetapi tidak mengeluarkan keputusan untuk melarang mereka, seperti yang dikabarkan akan mereka lakukan, demikian AFP melaporkan.
"Beberapa lembaga pemerintah telah melakukan protes meskipun kehidupan telah kembali normal pada saat semua warga negara harus bersatu," kata juru bicara di televisi negara, saat dokter dan polisi berunjuk rasa di Kairo.
"Warga negara yang terhormat dapat melihat bahwa protes saat kritis seperti ini akan memiliki efek negatif dan merugikan keamanan negara," katanya, seraya mengatakan bahwa pemogokan mencederai kemampuan negara untuk melayani warga negaranya dan mencederai perekonomian. (G003/M016/K004)
Dalam pengumuman terbarunya sejak mereka mengambilalih kekuasaan Jumat lalu, Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata mendesak para pemimpin buruh untuk membatalkan tindakan mereka, tetapi tidak mengeluarkan keputusan untuk melarang mereka, seperti yang dikabarkan akan mereka lakukan, demikian AFP melaporkan.
"Beberapa lembaga pemerintah telah melakukan protes meskipun kehidupan telah kembali normal pada saat semua warga negara harus bersatu," kata juru bicara di televisi negara, saat dokter dan polisi berunjuk rasa di Kairo.
"Warga negara yang terhormat dapat melihat bahwa protes saat kritis seperti ini akan memiliki efek negatif dan merugikan keamanan negara," katanya, seraya mengatakan bahwa pemogokan mencederai kemampuan negara untuk melayani warga negaranya dan mencederai perekonomian. (G003/M016/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
Tags: