Jakarta (ANTARA) - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta Arifin menilai personil Satpol PP di tingkat wilayah Jakarta Barat sudah siap mengantisipasi kemungkinan banjir.

"Saya melihat semua dihadirkan, ditampilkan, dan diperagakan. Alhamdulillah semuanya sudah baik," kata Arifin saat meninjau apel bersama Satpol PP di lapangan kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis.

Pada kegiatan apel bersama Satpol PP tersebut juga dilakukan simulasi penyelamatan warga oleh anggota Satpol PP.

Menurut Arifin, Satpol PP Jakarta Barat sudah memiliki peralatan penyelamatan yang mumpuni, antara lain, tiga perahu skoci yang dipamerkan, tenda besar untuk pengungsian, dapur umum, hingga mobil penyelamatan.

Selain itu, Arifin juga melihat kesiapan mobile penyelamatan yang berisi beberapa alat penyelamatan, seperti genset dengan tenaga 270 volt, rotari saw untuk pemotong tembok, chain saw pemotong besi, bor elektronik, multi cutting gun untuk memotong besi hingga hidrolik BA untuk mengangkat puing-puing bangunan.

Baca juga: Antisipasi banjir, Pemkot Jakbar keruk lumpur di PHB Utan Jati

Menurut Arifin, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satpol PP bukan hanya untuk penindakan dan penertiban warga saja.

Satpol PP juga harus mengambil peran dalam memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat, termasuk dalam kondisi bencana alam.

"Perlindungan masyarakat itu lah kita harus bekali dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas," kata dia.

Dia juga telah menginstruksikan seluruh pasukannya di tingkat kota hingga kecamatan dan kelurahan untuk mengevakuasi warga sekitar jika terjadi banjir.

"Kalau bicara jumlah anggota Satpol PP lebih dari 5.000 orang, jika terjadi bencana maka yang bekerja semua kita gerakkan," kata Arifin.

Dia berharap, peralatan penyelamatan yang sudah dimiliki jajarannya bisa memudahkan proses evakuasi warga pada kejadian bencara, agar kerja Satpol PP lebih maksimal.

Baca juga: Petugas PPSU bersihkan saluran air di Jakbar antisipasi banjir
Baca juga: Satpol PP Jakbar sebut mayoritas kantor di wilayahnya patuhi prokes