Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (13/10), mulai dari larangan bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk cuti dan berpergian ke luar kota selama libur Hari Maulid pada 18-22 Oktober 2021 sampai pelantikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:

1. Libur maulid, ASN dilarang cuti bepergian 18-22 Oktober 2021

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengingatkan larangan pegawai aparatur sipil negara untuk cuti dan bepergian saat libur maulid pada 18-22 Oktober 2021.

Kemenpan RB dalam laman Instagram resminya, di Jakarta, Rabu menjelaskan, larangan itu berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021.

Selengkapnya baca di sini.

2. Presiden lantik Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN

Presiden Joko Widodo melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara Jakarta pada Rabu.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 45 tahun 2021 yang ditetapkan pada 12 Oktober 2021.

Selengkapnya baca di sini.

3. Sebanyak 60 perwira tinggi TNI naik pangkat

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima laporan kenaikan pangkat 60 orang perwira tinggi (pati) TNI, di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.

Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto, dalam siaran persnya, mengatakan kenaikan pangkat ini berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2243/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

Selengkapnya baca di sini.

4. Partai Buruh daftarkan Mahkamah Partainya ke Kemenkumham 14 Oktober

Komite Eksekutif (Exco) Partai Buruh akan mendaftarkan Mahkamah Partai ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI pada Kamis (14/10), kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta, Rabu.

Partai Buruh berharap struktur dan anggota Mahkamah Partai dapat tercatat di Ditjen AHU Kemenkumham RI sehingga ada lembaga yang sah untuk mengadili sengketa internal partai, terang Said Iqbal saat jumpa pers.

Selengkapnya baca di sini.

5. KPU targetkan 68 kabupaten/kota terbentuk kader DP3 pada 2021

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menargetkan 68 kabupaten/kota di Indonesia sudah terbentuk kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) pada 2021.

"Sebenarnya kami menargetkan sebanyak 514 kabupaten/kota di Indonesia terbentuk kader-kader DP3. Tapi karena situasinya tidak memungkinkan, jadi kami menargetkan 68 kabupaten/kota," kata Komisoner KPU RI Arief Budiman di acara pengukuhan kader DP3 di pendopo Kantor Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.