Kairo (ANTARA News) - Militer Mesir yang telah menerima kekuasaan dari Presiden Hosni Mubarak pada Jumat malam membubarkan kabinet pimpinan Perdana Menteri Ahmed Shafiq.

Perdana Menteri Ahmed Shafiq ditunjuk oleh Presiden Mubarak dua pekan lalu menyusul pengunduran diri kabinet pimpinan PM Ahmed Nazif pada 28 Januari.

Menurut kantor berita Mesir, MENA, selain pembubaran kabinet, Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata juga menangguhkan parlemen.

Pengunduran diri PM Nazif itu atas permintaan Presiden Mubarak akibat tekanan kuat dari pengunjuk rasa akbar pada 28 Januari di seantero republik itu.

Unjuk rasa akbar yang disebut "Jumatul Ghadhab (revolusi Jumat) itu menewaskan lebih dari 100 orang akibat terlibat bentrok hebat dengan polisi.

Sejak Revolusi Jumat itu, berlanjut hingga pekan ke tiga pada Jumat (11/2) dengan merubah yel-yel "Jumatut Tarhil" (Jumat perginya Mubarak).

Para pengamat mengatakan, Mubarak bertahan di kekuasaan hingga 30 tahun sejak 1981 itu karena mendapat dukungan kuat dari militer.

Mubarak dalam pidatonya pada Kamis malam menyatakan tidak mundur, namun menyerahkan kekuasaannya kepada Wapres Omar Suleiman, mantan kepala intelijen, dan mengajukan amandemen konstitusi.

Kendati diprotes pengunjuk rasa, Dewan Tertinggi Militer menyatakan mendukung pengalihan kekuasaan Presiden Mubarak kepada Wapres Suleiman tersebut.

Dalam taklimatnya, mliter menjanjikan pemilihan umum bebas, namun belum menentukan tanggal pastinya.

Beberapa jam sebelum taklimat pengunduran diri, Presiden Mubarak bersama keluarganya telah meninggalkan ibu kota Kairo ke Sharm El Shaeikh (500 km arah timur Kairo).

Rakyat menyambut gegap gempita atas pengunduran diri Mubarak tersebut. (M043/Z002/K004)