Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) untuk melakukan audit terkait pembangunan transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, termasuk dalam transportasi,” kata Budi Karya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Budi Karya mengatakan sektor transportasi selain berperan penting memberikan akses keterhubungan bagi masyarakat, juga sekaligus berperan mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini menjadi upaya bersama negara-negara di dunia untuk mengatasi perubahan iklim guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai yang diatur dalam resolusi PBB tentang Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s).

Ia melanjutkan komitmen Indonesia di sektor transportasi tersebut ditunjukkan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan angkutan umum seperti pembangunan MRT, LRT, kereta cepat, serta bandara dan pelabuhan hijau.

Menhub mengungkapkan walaupun di tengah pandemi yang memukul perekonomian dan sektor transportasi, Kemenhub tetap menjalankan program pengembangan sosial ekonomi yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

“Komunitas global akan mengambil semua kesempatan pemulihan ekonomi dengan memasukkan aspek berkelanjutan dalam agenda pembangunan mereka melalui pelaksanaan Green Recovery Program sebagai perubahan mendasar. Oleh karenanya, pengawasan dan pelaksanaan program dan kebijakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting,” ujar Menhub.

Ia juga mengapresiasi upaya Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu auditor eksternal dalam organisasi internasional seperti IMO, WMU dan IMLI.

“Apa yang dilakukan BPK RI ini dapat meningkatkan kontribusi Indonesia di kancah internasional, dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BPK Dr. Agung Imam Sampurna menyampaikan BPK RI merancang audit khusus untuk implementasi pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara target sasaran yang berfokus pada pengurangan emisi dari sektor transportasi, integrasi konservasi energi moda transportasi, dan pembangunan infrastruktur jalan.

BPK bersama dengan badan pengawas keuangan Tiongkok dan Thailand ditunjuk oleh PBB menjadi inisiator untuk melakukan audit dengan tema transportasi berkelanjutan.

"Audit tersebut akan menjadi panduan audit bagi 80 negara anggota lainnya untuk melakukan audit serupa di negaranya masing-masing," katanya.

Baca juga: Kemenhub pastikan kesiapan kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai
Baca juga: Kemenhub raih opini WTP laporan keuangan 2019 dari BPK
Baca juga: Kemenhub kembalikan Rp94,41 miliar ke kas negara