Solo (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riewanto menyebut pemilihan umum (Pemilu) Serentak pada tahun 2024 menjadi pilihan baik salah satunya karena bisa meminimalisasi anggaran.

"Jika dilihat dari perspektif pemilu, biaya yang dikeluarkan untuk menggelar pemilu serentak bisa murah dan tingkat kebosanan pemilih menjadi rendah," katanya di Solo, Selasa.

Menurut dia, jika dalam perspektif kongruen sistem pemerintahan maka pemilu serentak akan jauh lebih stabil.

"Karena dengan pemilu serentak memungkinkan pemerintah terbentuk secara bersamaan antara Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPRD, kemudian pemilihan kepala daerah dalam satu tahun," ujarnya.

Meski demikian, ia meminta agar kejadian meninggalnya ratusan panitia pengawas pemilu (panwaslu) pada pemilu tahun 2019 yang lalu tidak terulang kembali di tahun 2024.

Baca juga: PKP: Jadwal Pemilu 2024 usulan pemerintah lebih moderat

Baca juga: F-PKB: Pencoblosan 15 Mei 2024 sebabkan petugas kelebihan beban kerja Terkait hal itu, ia menyarankan agar KPU sebaiknya menyiapkan skema dan teknis pemilu yang lebih sederhana, salah satunya adalah agar ukuran surat suara diperkecil dan formulir penghitungan suara oleh panwaslu disederhanakan.

"Kemudian untuk metode penghitungan suara juga bisa dilakukan dengan 'e-counting' agar tidak menyulitkan dan tidak terjadi kelelahan," tutur dia. Sementara itu ia berharap agar pemilu serentak tahun 2024 tidak ditunda. Ia ingin kesuksesan KPU yang berhasil menggelar pilkada serentak di bulan Desember 2020 lalu dapat diulang kembali pada Pemilu 2024.

Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan pilkada serentak yang digelar tahun lalu karena tidak muncul klaster penularan COVID-19 akibat kejadian tersebut.

"Kita pernah punya pengalaman yang cantik 2020 pada masa COVID-19 sangat tinggi, bisa melaksanakan pilkada serentak dengan baik, yang luar biasa, dan tidak banyak korban," katanya.