Montreal (ANTARA News) - Sebanyak 1.500 jaksa penuntut dan pengacara pemerintah Quebec menggelar aksi mogok pada Selasa dengan klaim bahwa mereka menerima bayaran di bawah standar, sehingga menghentikan sistem peradilan di provinsi Kanada itu, demikian AFP melaporkan.

Tuntutan mereka, yang dianggap "berlebihan" oleh pemerintah provinsi, adalah kenaikan gaji 40 persen dan perekrutan ratusan jaksa serta pengacara baru untuk membantu tugas mereka yang segudang itu.

"Bola kini ada di pihak pemerintah," kata ketua serikat Christian Leblanc dalam pernyataan, seraya mendesak Perdana Menteri Jean Charest untuk menyejajarkan gaji jaksa Quebec dengan rekan seprofesi di provinsi lainnya.

Namun pemerintah provinsi telah mendesak agar para jaksa itu menurunkan permintaan gaji mereka demi tercapainya kesepakatan kontrak.

"Dengan jelas pemerintah telah menyatakan keinginannya untuk bersikap adil kepada seluruh pegawainya dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan nominal yang terjangkau bagi pembayar pajak, angka 40 persen mustahil bagi kami," kata Presiden Dinas Keuangan Michelle Courchesne kepada siaran publik CBC.

Lima puluh jaksa akan menangani pemeriksaan dan persidangan bagi para tersangka yang telah ditahan, menurut Departemen Kehakiman, namun ratusan jaksa yang menangani kasus lainnya akan tertahan.

Aksi mogok tersebut juga menggangu kinerja Majelis Nasional Quebec karena banyak dari pengacara yang mangkir dari tugasnya itu memiliki tanggung jawab untuk menyusun undang-undang provinsi, menurut CBC. (PPT/S008/K004)