Jakarta (ANTARA News) - Tidak dapat dipungkiri, Republik Arab Mesir adalah negara yang paling menentukan dalam mengubah konstelasi politik dunia Arab.

Sejarah membuktikan, setiap "getaran politik"di Mesir seperti yang terjadi belakangan ini pasti terasa dampaknya, baik secara ekonomi maupun politik, ke seluruh Timur Tengah.

Negeri ini berada di sudut timur laut Afrika. Di sebelah barat berbatasan dengan Libya, selatan dengan Sudan, utara dengan Laut Tengah (Laut Mediterania), dan di timur dengan Jalur Gaza, Israel, dan Laut Merah.

Dengan demikian letak geografis Mesir sangat strategis karena berada pada titik pertemuan dua benua (Asia dan Afrika), sekaligus penghubung Laut Tengah dan Laut Merah yang disambungkan oleh Terusan Suez.

Era Nasser

Pada 1952, terjadi revolusi yang menumbangkan kekuasaan absolut Raja Farouk. Revolusi yang dipimpin Kolonel Gamal Abdel Nasser itu mengubah sistem pemerintahan monarki yang berakar dari masa lampau menjadi sebuah pemerintahan modern berbentuk Republik.

Keberhasilan revolusi itu didorong oleh suasana yang turut memperlancar jalannya gerakan politik tersebut, terutama pemberontakan yang dikenal dengan peristiwa "Pembakaran Kairo" di tengah keadaan ekonomi yang buruk pada 26 Januari 1952.

Tidak diketahui siapa yang bertanggungjawab, tetapi tujuannya sangat jelas, yakni melemahkan kedudukan Raja.

Gamal Abdul Nasser yang kemudian menjadi Presiden Mesir menjalankan roda pemerintahan secara dinamis dengan menjanjikan reformasi di segala bidang. Sosialisme sebagai ideologi diimplementasikannya lewat reformasi pertanahan dan nasionalisasi Terusan Suez.

Kejutan politik luar negeri Mesir dibuat Nasser pada 1955 dengan mengenalkan ide Persatuan Arab (Pan-Arab). Tahun ini pula Mesir berperan aktif pada Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung.

Dua mementum politik itulah yang menandai mulai terlibat aktifnya Mesir dalam gelanggang percaturan politik internasional.

Pada masa pemerintahan Nasser, situasi internasional diliputi Perang Dingin antar dua negara adikuasa yang terutama mewujud dalam persaingan militer.

Kedua kubu yang bersaing membentuk aliansi-aliansi militer dengan berbagai negara di berbagai bagian dunia, termasuk Timur Tengah, sehingga memperburuk sengketa Arab-Israel yang berlarut-larut itu.

Pada masa itu ekonomi domestik Mesir berada pada titik mengkhawatirkan, akibat dari kebijakan zaman monarki yang kapitalistis dan memberi banyak peluang bagi berkembangnya feodalisme.

Guna menangani perekonomian yang memburuk itu Nasser bereksperimen menerapkan ideologi sosialis menuju pembangunan ekonomi dan penegakan keadilan sosial yang non-Marxis.

Didorong oleh situasi internasional dan keadaan ekonomi domestik yang tidak menentu, di samping adanya kedekatan ideologis, Nasser kemudian membawa politik luar negeri Mesir menjadi lebih condong ke Uni Soviet.

Di pihak lain, Soviet banyak membantu Mesir dalam banyak hal, sementara Amerika terlalu berhati-hati dan mencurigai rezim Nasser.

Orientasi politik luar negeri Mesir yang pro-Moskow itu sepenuhnya keinginan dan keputusan pribadi Nasser, bukan keputusan perdana menteri, bukan keputusan menteri luar negeri, dan bukan pula keputusan parlemen Mesir.

Ini merupakan cermin dari kuatnya kepribadian Nasser yang kharismatis namun kemudian cenderung otokratis, karena tidak ada yang mampu menyaingi kewibawaan dan kewenangan yang dimilikinya.

Nasser juga mengubah visi Mesir menjadi negara Arab paling terkemuka di dunia internasional, sehingga tidak salah mengatakan masa Gamal Abdel Nasser adalah masa kepemimpinan Mesir di dunia Arab.

Naiknya pamor Mesir dalam percaturan politik internasional tidak lain karena politik luar negeri era Nesser yang cenderung "high profile" di mana Mesir banyak mengambil perana menonjol pada fora internasional.

Nasser dapat menaikkan pamor Mesir dalam percaturan politik internasional, namun kurang mampu memajukan ekonomi dan gagal mempraktikkan politik konfrontasinya terhadap Israel setelah kekalahan mutlak Mesir dalam perang melawan Israel pada 1967.

Era Sadat

Bertolak dari kegagalan Nasser, Anwar el-Sadat yang menjadi Presiden pada 1970 mencoba menempuh garis pragmatis dengan mengubah orientasi politik luar negeri Mesir yang pro-Soviet menjadi pro-Amerika.

Di masanya, sedikit demi sedikit ideologi sosialis ala Nasser dieliminasi, dengan mencoba menerapkan ideologi liberal.

Sadat beranggapan, hanya Amerika yang bisa menekan Israel sehingga dengan pengaruh Amerika itu Sadat berharap Israel bakal bersedia meninggalkan wilayah Mesir yang didudukinya sejak perang 1967.

Kebijakannya itu telah membawa arah politik luar negeri Mesir sangat condong ke Amerika dan dekat dengan Israel.

Pada awal masa pemerintahan Sadat, perekonomian nasional masih memburuk (karena sistem ekonomi sosialis tidak mampu memajukan negara), sementara situasi internasional terus diliputi perebutan pengaruh antara AS dengan Uni Soviet. Kedua hal ini membuat proses perdamaian Timur Tengah tetap tidak menentu.

Berdasarkan kenyataan itu, Sadat yakin bahwa kepentingan nasional Mesir adalah harus sesegera mungkin mencapai perdamaian dengan Israel dan perdamaian hanya bisa dicapai lewat Amerika. Akibatnya, politik luar negeri Mesir nyata sekali dibawanya condong ke Washington.

Namun, keputusan Sadat mengakui eksistensi Israel dan mengadakan perjanjian perdamaian dengan pemimpin negara Yahudi itu ternyata dikecam oleh banyak pihak.

Sadat teguh memegang pendirian yang dianggapnya paling realistis itu. Ia memiliki kepribadian kokoh dengan gaya kepemimpinan pragmatis yang cenderung otokratis seperti Nasser.

Itu pula sebabnya keputusan-keputusan politik pemerintah Mesir pada era kepemimpinan Presiden Anwar Sadat cenderung lebih banyak ditentukan oleh Sadat sendiri. Dalam beberapa hal dia tidak jauh berbeda dari Nasser.

Akibat kedekatannya dengan Amerika dan Israel, kepemimpinan Mesir di dunia Arab pada era Sadat kemudian memudar, menyusul dikucilkannya Mesir oleh negara-negara Arab lainnya, terutama karena kesediaan Sadat menandatangani perjanjian Camp David dengan Israel.

Sementara pada praktik politik luar negeri, tidak seperti pemerintahan Nasser, Mesir di bawah Sadat menjadi cenderung "low profile".

Hal ini terjadi karena Sadat lebih mengarahkan politik luar negerinya untuk memperjuangkan kepentingan nasional Mesir, sementara keikutsertaannya dalam fora internasional menjadi kurang nyata dan kurang menonjol.

Setelah perjanjian Camp David berjalan beberapa waktu, ternyata politik Israel terhadap dunia Arab tidak juga berubah, kecuali kembalinya Semenanjung Sinai kepada Mesir.

Kecaman dari para pemimpin Arab terhadap Sadat mencapai puncaknya dengan pembekuan keanggotaan Mesir dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Liga Arab.

Sementara itu perbaikan ekonomi yang telah dijanjikan Sadat kepada rakyatnya, juga tidak menjadi kenyataan sehingga rakyat Mesir kecewa.

Era Mubarak

Setelah Sadat tewas dibunuh seorang fanatik pada 1981, Hosni Mubarak yang menjadi penggantinya tidak mengubah garis politik pendahulunya.

Mubarak tetap membawa arah politik luar negeri Mesir condong ke Amerika, bukan saja karena desakan ekonomi dalam negeri dan kedekatan ideologis (ideologi liberal), tapi juga karena desakan situasi, khususnya situasi dunia Arab yang tetap tidak menentu.

Hanya saja, berbeda dari Sadat, dalam membuat keputusan politik di awal masa pemerintahannya, Mubarak lebih berhati-hati dan lebih mengutamakan konsensus.

Dalam menentukan kebijakan luar negeri, di satu dia mengupayakan dunia Arab bersedia menerima kehadiran Mesir kembali, tetapi di lain pihak berharap Amerika dan Israel bisa memahaminya.

Tidak lama setelah memegang tampuk pemerintahan, Mubarak melakukan serangkaian langkah diplomatik yang menawarkan harapan cerah.

Ia berhasil merukunkan kembali hubungan Mesir dengan Saudi Arabia. Lebih dari itu, pada 7 Agustus 1981 Saudi Arabia malah menawarkan rencana perdamaian yang salah satu pasalnya hampir sama dengan isi perjanjian Camp David, yakni mengakui hak hidup dengan damai semua negara di Timur Tengah. Ini berarti Israel dan Palestina termasuk di dalamnya.

Keberhasilan terbesar politik luar negeri Mesir pada masa pemerintahan Mubarak terjadi pada 1984 saat Mesir diterima kembali menjadi anggota OKI, dan memulihkan hubungan diplomatik Mesir dengan Yordania pada September 1984 yang didahului pemulihan hubungan Mesir - PLO (Organisasi Pembebasan Palestina).

Mubarak memang ditantang untuk menjalankan politik luar negeri yang seluwes mungkin dengan tetap mempedulikan kepentingan nasional Mesir.

Politik luar negeri Mesir di era Mubarak bukan untuk mengusahakan pulihnya kembali keanggotan Mesir dalam Liga Arab dan memperbaiki hubungan dengan seluruh negara Arab serta tercapainya perdamaian di Timur Tengah, tetapi juga demi memperbaiki ekonomi nasional.

Masalah ekonomi dan pengangguran yang meningkat adalah kepentingan nasional Mesir paling mendesak untuk diperjuangkan.

Di bawah pemerintahan Sadat utang luar negeri Mesir membumbung sepuluh kali lipat menjadi 26 miliar dollar AS. Pada waktu Mubarak mengambilalih kekuasaan menyusul pembunuhan Sadat pada Oktober 1981, Mesir membayar dua milliar dolar AS per tahun, kira-kira sama dengan pendapatan minyak plus pendapatan dari Terusan Suez.

Sementara itu anggaran terakhir pemerintahan Presiden Sadat menunjukkan surplus 750 juta dolar AS yang ternyata sebagian besar akibat perhitungan akuntansi yang ceroboh. Faktanya, Mubarak memulai pemerintahannya dengan defisit dua kali lebih besar dari klaim surplus itu.

Pada tiga periode pemerintahannya Mubarak sebenarnya membawa perbaikan ekonomi, sementara partai-partai politik diperbolehkan untuk hidup dan berkembang.

Namun di masa selanjutnya, ia mulai digerogoti kolusi, korupsi dan nepotisme. Dia juga bertekad untuk terus mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, Mubarak banyak memenjarakan lawan-lawan politiknya.

Bangsawan Inggris Lord Acton mengatakan, "Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut (mutlak) dipastikan korup secara absolut". Dan inilah yang terjadi pada Mubarak.

Mubarak telah berkuasa selama 30 tahun dan dia bersikukuh mempertahankan kekuasaannya meski menghadapi demonstrasi besar-besaran sejak dua pekan terakhir ini.

Purnawirawan perwira Angkatan Udara Mesir dan mantan wakil presiden semasa pemerintahan Anwar Sadat itu memiliki banyak musuh politik di dalam negeri. Tapi, musuh utamanya adalah keterpurukan ekonomi.

Kondisi ekonomi yang kian memburuk, tidak saja mempengaruhi stabilitas sosial dan politik, tetapi juga mengancam keabsahan rezim berkuasa.

Presiden Nasser dan Presiden Sadat membuktikan kebenaran asumsi itu. Kini, Mubarak menghadapi masalah serupa.

*) Wartawan Senior ANTARA