Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyurati pemerintah Mesir guna berbagi pengalaman terkait krisis politik yang sedang terjadi di negara Benua Afrika itu.

Dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, Presiden mengatakan, surat itu telah dibawa oleh utusan khusus Presiden yang juga mantan Menteri Luar Negeri dan mantan Duta Besar Indonesia di Mesir Hassan Wirajuda.

"Surat itu isinya tiada lain adalah keinginan Indonesia untuk berbagi atau sharing pengalaman ketika Indonesia mengalami hal yang kurang lebih sama 12 tahun lalu," jelasnya.

Indonesia, lanjut Presiden, setelah peristiwa reformasi 1998 kemudian berhasil melakukan transisi demokrasi dan membawa perubahan dengan berakhirnya tata pemerintahan yang lama menuju tata pemerintahan yang baru.

"Saudaranya Indonesia juga mengalami yang sama dulu, tapi kami Alhamdulillah bisa mengatasi dan akhirnya melakukan reformasi, transisi demokrasi, dan transformasi sebagaimana yang berlangsung hingga hari ini," tuturnya.

Kepala Negara berharap pesan yang dituliskannya dalam surat itu dapat sampai kepada pemerintah Mesir untuk dijadikan bahan perbandingan.

Hassan Wirajuda, menurut Presiden, saat ini sedang mencari jalan agar surat tersebut dapat sampai ke tangan pemerintah Mesir.

Ia pun berharap agar surat tersebut mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah Mesir.

Seraya tetap menghormati kedaulatan Mesir sebagai negara dan bangsa yang berdaulat, Presiden berharap pemerintah Mesir dapat mengatasi permasalahan dalam negerinya secara tepat dan bijak guna menghindari tindakan kekerasan dan jatuhnya korban yang tidak perlu.

Indonesia, lanjut Kepala Negara, juga senantiasa memberikan dorongan kepada pemerintah Mesir agar permasalahan dalam negeri di negara tersebut segera selesai.

"Maka sebagai negara sahabat yang memiliki hubungan baik sejak awal kemerdekaan Indonesia, saya mengambil inisiatif untuk menulis surat yang saya tujukan sesungguhnya kepada pemerintah Mesir," ujar Presiden.

Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945.
(D013*G003)