Kairo (ANTARA News) - Kelompok oposisi yang menuntut pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak gagal menyetujui sikap bersama sebelum perundingan dengan Wakil Presiden Omar Suleiman untuk mengatasi krisis terburuk dalam 30 tahun negara itu.

Ikhwanul Muslim, kelompok oposisi paling berpengaruh dan terorganisasi rapi, Minggu, mengatakan setuju ikut dalam perundingan, kendati sebelumnya menolak tawaran itu.

Juru biciara Ikhwanul Muslimin mengatakan perudingan itu akan diselenggarakan Minggu pukul 11.00 waktu setempat (16.00WIB) untuk membicarakan proses pengunduran diri Mubarak, hak melakukan protes di tempat-tempat umum dan jaminan keselamatan mereka.

Televisi pemerintah memberitakan Suleiman mulai menggelar pertemuan dengan para tokoh oposisi independen dan utama, Sabtu, untuk membahas opsi-opsi yang berpusat pada bagaimana menjamin pemilihan presiden yang bebas dan jujur dengan tetap berpegang pada konstitusi.

Tidak disebutkan nama kelompok lainn yang ikut berunding dengan wakil presiden itu.

Usul itu diajukan satu kelompok yang menamakan dirinya "Dewan Orang-orang Bijak" yang termasuk Suleiman yang memangku kekuasaan kepresidenan untuk sementara menjelang pemilu.

Tetapi beberapa tokoh oposisi mempersoalkan apakah itu berarti pemilihan presiden mendatang akan diselenggarakan berdasarkan syarat-syarat yang tidak adil seperti yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

Mereka ingin terlebih dulu memilihanggota parlemen baru guna mengubah konstitusi sehingga membuka jalan bagi satu pemilihan presiden yang demokratis.

Pembangkangan rakyat melanda Mesir sejak 25 Januari di man para pemerotes berkumpul di tengah kota Kairo menuntut pengunduran diri Mubarak, kendati Selasa lalu Presiden menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi dalam pemilu September.

Mesir, negara Arab yang paling banyak penduduknya dan berpengaruh, menghadapi bahaya kekosongan kekuasaan kecuali tercapai satu kesepakatan bagi satu pemerintah peralihan.

Saat perundingan dilakukan, televisi pemerintah mengumumkan bahwa dewan pimpinan Partai Demokrat Nasional yang berkuasa, termasuk putra Mubarak, Gamal mengundurkan diri.

Pengunduran diri itu segera dikecam oleh oposisi sebagai satu tipu muslihat.

Mohammed Habib, anggota Ikhwanul Muslimin mengatakan: "Itu adalah satu usaha untuk memperbaiki citra partai itu tetapi hal tersebut tidak akan mengendurkan tujuan utama revolusi: menjatuhkan rezim itu, bermula dengan pegunduran diri Presiden Mubarak."

Usulan "Orang-Orang Bijak" itu didasarkan pada pasal 139 konstitusi yang akan mengizinkan Mubarak menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada wakilnya, sementara tetap menyandang pemimpin yang hanya namanya sampai September, kata Disa Rashwan, seorang pakar pada Pusat bagi Studi Politik dan Strategi Al Ahram dan salah seorang"Orang-Orang Bijak" kepada Reuters.

Usul penyerahan kekuasaan kepada Suleiman adalah satu kompromi terhadap tuntutan para pemrotes bagi pengunduran diri segera Mubarak dan keputusannya untuk tetap memangku jabatan sampai akhir masa jabatannya September.

Rashwan mengatakan semua faksi oposisi termasuk Ikhwanul Muslimin diundang menghadiri pertemuan itu tetapi mereka berbeda pendapat mengenai sejumlah masalah di mana diantaranya ada yang menghendaki Muabarak tetap menjadi presiden kendati simbolis.

"Konsultasi-konsultasi sedang dilanjutkan untuk mengusahakan diakhirinya krisis ini," katanya. "Kalangan muda tidak menyetujui kehadiran Mubarak dalam bentuk apapun. Kami berusaha membujuk mereka untuk menerimanya... Kami berusaha mencapai satu kompromi."

Kelompok-kelompok oposisi utama adalah Ikhwanul Muslimin, Koalisi Nasional bagi Perubahan yang dipimpin pemenang hadiah Nobel Perdamaian Mohamed ElBaradei, kelompok Kefaya dan barisan pemuda yang diwakili Gerakan Enam April, Partai Wafd yang liberal dan partai Tagammu yang berhaluan kiri.(*)

H-RN/M016