Jakarta (ANTARA News) - Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB), Haruhiko Kuroda, mengatakan bahwa investasi merupakan hal yang penting untuk mendukung pembiayaan terhadap teknologi yang mengurangi dampak perubahan iklim.

"Langkah segera dibutuhkan untuk mengurangi intensitas pengembangan karbon dan memperbaiki ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim," kata Presiden ADB, Haruhiko Kuroda, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kuroda menekankan pentingnya kebutuhan untuk investasi baru di teknologi ramah iklim, dan mengidentifikasi perlunya lebih banyak keterlibatan pihak pemodal atau pengusaha swasta yang dapat menginvestasikan hingga sebesar 500 juta dolar AS dalam hal tersebut.

Ia menyerukan agar penyebaran yang lebih luas dari beragam teknologi yang sudah ada, seperti mengacu pada dukungan ADB kepada Inisiatif Energi Solar Asia, yang bertujuan membangun 3.000 megawatt tenaga solar di Asia.

Terkait dengan adaptasi iklim, Kuroda menyebutkan bahwa kawasan Asia dan Pasifik "menjadi semakin lebih rentan kepada cuaca ekstrim, peningkatan ketinggian air laut, dan fenomena lainnya yang berdampak kepada warga miskin, khususnya wanita dan anak-anak.

Karenanya, ia mengemukakan pentingnya inovasi lokal dengan menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keluarga, dan individu yang terkena dampak cuaca ekstrim.

"Lembaga bantuan multilateral dan bilateral, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil semuanya mesti bekerja sama mengembangkan kapabilitas dan koordinasi komunitas lokal," katanya.

Sebelumnya, Special Advisor Head Environment Finance Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Takashi Hongo mengatakan, konsep "green finance" atau pengucuran modal dengan menggunakan prinsip ramah lingkungan bisa menjadi solusi dari sektor finansial untuk mengatasi dampak perubahan iklim global.

"Ada dua ancaman serius, yaitu masalah penggunaan energi dan lingkungan hidup yang bisa diatasi dengan `green finance`," kata Hongo dalam diskusi tentang "green finance" yang digelar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) di Jakarta, Kamis (27/1).

Namun, menurut Hongo, untuk menerapkan konsep "green finance" secara nyata dibutuhkan tekad dari badan finansial, baik swasta maupun pemerintah, untuk mengeluarkan investasi dalam jumlah yang besar.

(M040/S025/S026)