Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggandeng Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur serta PT Vale Indonesia untuk mempercepat pembangunan desa.

Kerja sama ditandai penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dengan Sekda Pemprov Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani, Bupati Luwu Timur Budiman, dan Presiden Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy di Makassar, Jumat.

Nota kesepahaman yang ditandatangani tersebut tentang program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) pada pemberdayaan masyarakat desa, perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi di wilayah pemberdayaan masyarakat PT Vale Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

"Penandatanganan kesepahaman ini untuk percepatan pembangunan desa dan ini adalah salah satu bentuk upaya sinergitas atau yang disebut pentahelix yang turut melibatkan pemerintah, perusahaan dan warga masyarakat untuk percepatan pembangunan di desa," kata Abdul Halim Iskandar dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Kemendes PDTT menggandeng FK UI kirim dokter muda ke pelosok desa

Dia menjelaskan pembangunan desa tidak mungkin dilaksanakan sendirian oleh pemerintah. Diperlukan kerja sama semua pihak, baik pemerintah daerah, pihak swasta, maupun masyarakat.

"Hari ini apa yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan ini akan menjadikan percontohan kita untuk daerah-daerah lain dan apa yang telah dilakukan oleh perusahaan ini adalah salah satu model terbaik yang akan kita replikasi di tempat lainnya," katanya.

Gus Halim, panggilan akrab Abdul Halim Iskandar, juga berharap ke depannya PT Vale Indonesia, dapat menggugah dan mengajak perusahaan PMA lain untuk dapat menyinergikan program-program pemberdayaan masyarakatnya dengan pemerintah.

Dengan demikian program pemberdayaan masyarakat tidak menjadi program-program sporadis semata.

Baca juga: Kemendes PDTT digitalisasi BUMDes percepat pemulihan ekonomi nasional

Ia berharap program-program pemberdayaan masyarakat bisa menjadi satu program untuk menumbuhkembangkan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, kelembagaan ekonomi Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).

"Termasuk membantu pengembangan sentra-sentra ekonomi dan rumah tangga melalui pertanian sehat, ramah lingkungan berkelanjutan, serta pengembangan olahan komoditas berbasis UMKM," katanya.

Gus Halim berharap percepatan pembangunan desa akan mengubah cara pandang masyarakat terhadap desa. Jika selama ini masyarakat cenderung melakukan urbanisasi, ke depan harus berubah dengan ruralisasi.

"Bukan urbanisasi lagi, tapi rulalisasi, kembalinya warga-warga desa ke desa atau menurunnya minat generasi muda kalangan milenial untuk ke kota karena di desanya sudah banyak hal yang bisa dilakukan," katanya.

Baca juga: Kemendes PDTT ajak mitra dukung SDGs Desa