"Tidak mungkin TNI AL bisa berdiri sendiri tanpa kerja sama dengan pemerintah daerah pesisir dan kepulauan dalam mewujudkan keamanan maritim," kata Kasal pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) II Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) di atas KRI Semarang-594 yang berlayar di Perairan Bangka Belitung, Jumat.
Munas II Aspeksindo 2021 yang mengambil tema Satu Laut Sejuta Manfaat mengagendakan konsolidasi organisasi dan meneguhkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar, serta merumuskan arah kebijakan pembangunan berbasis kepulauan dan pesisir menuju masyarakat yang berkeadilan dan berkemajuan yang sekaligus sebagai peringatan Hari Maritim Nasional.
Namun, lanjut Yudo, menjamin pengguna laut bebas dari segala bentuk gangguan dan ancaman berupa ancaman kekerasan (free from violence threat), ancaman navigasi (free from navigational hazard), dan ancaman pelanggaran hukum (free from law transgression threat), serta ancaman terhadap sumber daya kelautan (free from natural resources tribulation).
Terkait dengan keamanan laut, kata mantan Pangkogabwilhan I ini, tugas TNI AL sebagai instansi penegak hukum di laut juga tertuang dalam UNCLOS 1982.
Secara umum, angkatan laut di seluruh dunia memiliki tiga peran universal yang melekat dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu peran militer (military role), peran konstabulari (constabulary role), dan peran diplomasi (diplomacy role). Peran konstabulari sendiri adalah fungsi penegakan hukum di wilayah laut yang dilaksanakan oleh militer dalam hal ini adalah Angkatan Laut.
Dalam kesempatan itu, Kasal menerima penghargaan Aspeksindo Award sebagai Tokoh Penjaga Kedaulatan Maritim.
Pemberiaan penghargaan kepada Kasal ini bertepatan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) II Aspeksindo yang diselenggarakan di kapal perang TNI AL dan dibuka oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin secara virtual.
Penghargaan kepada Kasal ini merupakan bentuk apresiasi Aspeksindo yang menilai kinerja TNI AL di bawah pimpinan Laksamana Yudo Margono mampu menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Posisi Indonesia strategis pada peta perdagangan dunia
Baca juga: Gubernur berharap Lantamal segera dibangun di Aceh