Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid mengatakan, pimpinan MPR berusaha membantu mencari solusi alternatif terhadap para korban kekerasan dan orang hilang sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

"Kami memahami penderitaan keluarga para korban kekerasan dan orang hilang ini, karena itu kami akan berusaha membantunya," kata Ahmad Farhan Hamid, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, bantuan yang akan diusahakan MPR RI terhadap keluarga para korban kekerasan dan orang hilang yakni akan membicarakan keluhan keluarga para korban ini dengan dengan pemerintah.

Farhan Hamid menambahkan, pekan depan akan ada pertemuan antara pimpinan lembaga-lembaga negara dan MPR akan menyampaikan keluhan korban kekerasan dan orang hilang ini dengan pimpinan lembaga negara yang lain.

Pertemuan antara pimpinan lembaga lembaga negara, menurut dia, juga akan dihadiri Presiden, agendanya akan membicarakan semua permasalahan bangsa.

"Pada pertemuan itu, kami akan membicarakan persoalan pelanggaran HAM kepada pemerintah, mudah-mudahan akan muncul solusi yang baik untuk semua," kata Farhan.

Sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat yang mengurusi korban kekerasan dan orang hilang, Kontras, melakukan dialog dengan pimpinan MPR RI di Gedung MPR RI, Jakata, Rabu (2/2), yang dihadiri Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari dan Ahmad Farhan Hamid.

Kepada pimpinan MPR RI, aktivis kontras turut menyampaikan keluhan yang diderita para korban kekerasan dan orang hilang.

Koordinator Kontras, Haris Azhar menjelaskan, Kontras hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi para korban kekerasan dan orang hilang, pada pertemuan tersebut.

Menurut Haris, mereka antara lain, korban penculikan dan penghilangan paksa, seperti aktivis pendukung reformasi tahun 1998 yang hingga saat ini masih hilang, korban peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, korban kekerasan terhadap agama, korban kekerasan aparat di Papua, dan korban kriminalisasi hukum.

"Mereka menaruh harapan besar agar penegakan hukum di negeri ini berjalan baik," katanya.

Haris menambahkan, Kontras berharap peran serta MPR untuk segera merespon persoalan-persoalan hukum dan pelanggaran HAM tersebut.(*)

(T.R024/A041)