Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan angka kemiskinan turun dari 12,84 persen menjadi kisaran satu digit.

Sekretaris Daerah Sumatra Selatan S.A Supriono di Palembang, Jumat, mengatakan pemerintah provinsi meminta dukungan dari pemerintahan kabupaten/kota untuk memprioritaskan penurunan angka kemiskinan dalam program pembangunannya.

Pemprov Sumsel juga berupaya melakukan pemerataan pembangunan di seluruh daerah, bukan hanya bidang infrastruktur tapi menyasar juga bidang ekonomi kerakyatan.

Sejauh ini Gubernur Sumsel Herman Deru dalam upaya pengentasan kemiskinan itu telah mengucurkan dana Bantuan Gubernur (Bangub) yang bersumber dari APBN kepada pemerintah kabupaten/kota.

Baca juga: Tangani daerah miskin ekstrem, Sumsel bentuk tim khusus

Baca juga: DPRD diajak Gubernur Sumsel turunkan angka kemiskinan

Bantuan ini diberikan ke pemkab/pemkot yang mengajukan usulan ke pemprov.

Namun, yang menjadi catatan bahwa usulan pemerintah kabupaten/kota itu harus memberikan efek pada penurunan kemiskinan, agar target satu digit tercapai meski di tengah pandemi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, jumlah penduduk miskin di provinsi itu mencapai 1,11 juta orang atau masih di angka 12,84 persen dari total penduduk Sumsel per Maret 2021.

Angka tersebut sebenarnya sudah menurun jika dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang mencapai 12,98 persen dari total penduduk.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mengevaluasi wilayah-wilayah mana saja yang menjadi prioritas untuk ditangani, utamanya kawasan yang masuk tingkat kemiskinan cukup tinggi.

Ia mencontohkan Pemkab Banyuasin dapat membuat program nyata untuk menekan kemiskinan, salah satunya lewat program bedah rumah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Muhammad Senen, mengatakan terdapat 17 program prioritas yang akan dijalankan Pemkab Banyuasin pada tahun depan.

Ia memaparkan program prioritas itu mencakup pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi rawa serta program optimalisasi perumahan rakyat (prorakyat).

Kami berharap bantuan dari Gubernur dalam membangun sejumlah proyek infrastruktur di Banyuasin di tahun anggaran 2022 nanti, kata Sekda.*

Baca juga: Bappenas minta Sumsel tekan angka kemiskinan