Jambi (ANTARA News) - Kerusakan sejumlah ruas jalan di Provinsi Jambi saat ini memang sangat mengganggu pengguna jalan, bahkan telah menghambat arus pengangkutan sejumlah komoditi eskpor asal Jambi seperti batu bara dan minyak kelapa sawit.

Kerusakan parah sejumlah ruas jalan ini menjadi perhatian Pemprov Jambi untuk segera diperbaiki bahkan telah menyita perhatian Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus saat dilantik menjadi Gubernur Jambi periode 2010-2015 pada awal Agustus 2010.

Bahkan gara-gara jalan rusak, Gubernur mengaku pernah dibentak rakyat saat meninjau beberapa ruas jalan di Kota Jambi yang mengalami kerusakan yang menyebabkan mobilitas warga dan angkutan komoditi Jambi menjadi terganggu.

"Bagaimana bapak ini.., masak Gubernur nggak bisa perbaiki jalan. Gara-gara jalan rusak, kami jadi susah," kata Gubernur menirukan ucapan warga yang membentaknya.

Pengalaman itu diungkapkannya saat memberikan sambutan usai melantik Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Usman Ermulan-Katamso di Kualatungkal, ibukota Tanjung Jabung Barat pada Kamis (27/1).

Namun mantan Bupati Sarolangun ini mengaku tidak marah atau tersinggung dengan bentakan itu, karena ia menyadari bahwa sekalipun Gubernur posisinya adalah pelayan masyarakat.

"Rakyat tidak salah, mereka sudah bayar pajak dan memenuhi kewajibannya. Menjadi tugas kita untuk mengurus rakyat. Tidak hanya sarana jalan tapi juga bidang-bidang lainnya," kata Hasan Basri Agus.

Rakyat sudah memilih dan memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk menjadi gubernur dan bupati/wali kota, dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan mereka, termasuk jalan yang baik dan tersedia lapangan pekerjaan.

"Hei.., bapak-bapak pemimpin, tolong urus kami baik-baik. Itu saja permintaan rakyat. Sebagai pelayan, sudah tentu kita harus berupaya mengurus apa yang mereka butuhkan," tutur Gubernur.

Hasan Basri Agus juga prihatin dengan masih banyaknya keluarga pra sejahtera atau miskin di Provinsi Jambi yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik saat ini berjumlah 34.180 kepala keluarga.

Masalah ini juga harus segera dituntaskan, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga perlu keterlibatan swasta.

"Tidak patut rasanya, gubernur atau bupati/wali kota pakai mobil bagus dan tinggal di rumah mewah lengkap dengan fasilitasnya, sementara masih ada warganya yang hidup dan makan pun susah, bahkan untuk mencicipi daging pun belum kesampaian," katanya. (E003/KWR/K004)