Dorongan tersebut disampaikan Satya Yudha saat memimpin kunjungan kerja DEN ke Gubernur Bali I Wayan Koster di rumah dinas Gubernur Bali, seperti disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Pulau Bali sudah menjadi tujuan utama wisata dunia, apalagi pertemuan skala internasional kerap kali berlangsung di Pulau Dewata dan dalam waktu dekat pertemuan G20 juga diselenggarakan di Bali, sehingga pemakaian energi bersih menjadi penting.
Baca juga: Anggota DEN Satya Yudha dorong Jatim gencarkan pemanfaatan EBT
Selain Satya Yudha dan Wayan Koster, pertemuan juga dihadiri Anggota DEN lainnya yakni Agus Puji Prasetyono, Herman Darnel Ibrahim, Eri Purnomohadi, As Natio Lasman, dan Yusra Khan, serta didampingi Sekjen DEN Djoko Siswanto dan Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi DEN Mustika Pertiwi.
Satya menyampaikan tujuan kunjungan DEN ini adalah untuk mendorong peningkatan kontribusi bauran EBT di Provinsi Bali dalam rangka pencapaian target EBT paling sedikit 23 persen dalam bauran energi nasional pada 2025.
"Pertemuan juga diisi berbagi pengalaman Gubernur Bali dalam mitigasi dan antisipasi kondisi krisis dan darurat energi di Provinsi Bali," katanya.
Menurut Satya, ada beberapa isu terkait pengelolaan energi di Bali antara lain terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang kompeten terkait pengembangan EBT, pembiayaan atau investasi untuk sebagian teknologi EBT yang masih relatif tinggi, dan belum tersedianya kebijakan pendukung untuk mendorong pengembangan EBT yang bersih dan ramah lingkungan.
Ia pun menyambut baik terbitnya Pergub Bali tentang Energi Bersih, yang diharapkan bisa memaksimalkan kebijakan energi bersih di Pulau Bali.
Baca juga: Roro Esti: Penting sinergisitas DPR-pemerintah dalam pengembangan EBT
Satya menambahkan untuk efektivitas kebijakan energi bersih, maka perlu pula adanya reward dan punishment model, dengan gedung-gedung yang sudah berkonsep hijau dan mempromosikan efisiensi energi, perlu diapresiasi.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster menjelaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali era baru yang dilaksanakan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan yang mencakup tiga aspek utama yaitu alam, krama, dan kebudayaan Bali.
Ia menambahkan pihaknya telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait energi seperti Perda No 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali Tahun 2020-2050, Pergub Bali No 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, dan Pergub Bali No 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk menerapkan kebijakan energi bersih dari hulu sampai hilir.
Anggota DEN Agus Puji Prasetyono mengapresiasi atas sejumlah regulasi Provinsi Bali dalam mendukung pengelolaan energi bersih.
"Jika semua kepala daerah menyiapkan regulasi serupa maka harapan terwujudnya net zero emission akan tercapai," ujarnya.
Baca juga: Kurang 130 MW, Bauran EBT disebut telah capai 270 MW pada 2021
Hal senada dikatakan Anggota DEN As Natio Lasman. Menurut dia, dukungan terhadap pengembangan energi bersih oleh Gubernur Bali merupakan sebuah prestasi dan potensi EBT di Bali juga sangat banyak, termasuk ocean thermal.
Anggota DEN Yusra Khan juga menyampaikan kekagumannya atas regulasi yang dibuat untuk pengembangan energi bersih.
"Ini merupakan bentuk konsep keberlanjutan dan agar dapat dilaksanakan dengan baik, karena Bali adalah gerbang Indonesia di mata dunia," katanya.
Anggota DEN Eri Purnomahadi menyampaikan regulasi ini perlu tindak lanjut yang maksimal agar pengelolaan energi bersih dari hulu ke hilir di Bali bisa terwujud. Ia mendukung dan akan mengawal hal tersebut.
Anggota DEN Herman Darnel Ibrahim mengungkapkan pasokan energi yang terbaik untuk Bali adalah dari sumber energi yang berasal dari Bali, berbasis EBT yang aman dan bersih.
Ia pun memberikan saran untuk kantor Gubernur Bali memasang PLTS atap agar dapat dijadikan contoh oleh instansi lainnya.
Sementara itu, Sekjen DEN Djoko Siswanto menjelaskan pihaknya mendukung pengelolaan energi bersih di antaranya dengan sudah adanya nota kesepahaman dengan beberapa pihak untuk memfasilitasi kemudahan pemasangan PLTS atap.