Medan (ANTARA News) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengimbau pemerintah untuk tidak meremehkan imbauan tokoh lintas agama yang merupakan penyuara aspirasi rakyat.

"Saya hanya bermohon, jangan diremehkan. Jangan dilecehkan," katanya di Medan, tadi malam (28/1 usai dialog dalam rangka HUT Yubileum ke-50 Tahun Hirarki Gereja Katolik Keuskupan Agung dengan topik "Menguatkan Persaudaraan Sejati Dalam membangun Bangsa".

Menurut Din, gerakan mengkritik pemerintah itu telah ada di masyarakat karena kecewa terhadap penyelenggaran pemerintahan.

Karena itu, tidak ada alasan lain bagi pemerintah kecuali menganggap kritikan yang disampaikan tokoh lintas agama tersebut sebagai aspirasi rakyat.

Din juga menilai, kritik yang disampaikan tokoh lintas agama harus disikapi sebagai amanat dari rakyat. "Jadi, kami ingatkan agar tidak main-main dengan amanat rakyat," katanya.

Kritikan tokoh agama itu adalah gerakan moral yang diharapkan memiliki pengaruh besar untuk memperbaiki kondisi bangsa.

Din Syamsuddin menyebutkan gerakan moral itu berubah menjadi gerakan politik jika pemerintah tidak serius melakukan perbaikan. "Kalau seandainya tidak ada perbaikan, gerakan moralnya akan lebih dahsyat lagi," katanya.

Dia juga mengharapkan pemerintah tidak melarikan masalah atau menjadi pihak yang menganggap seolah-olah tidak ada masalah.

Kalau itu dilakukan, maka masalah yang terjadi dewasa ini akan menumpuk dan membahayakan kelangsungan bangsa.

Dia menganggap pemerintah pemerintah sering meremehkan kritik masyarakat. "Itu yang terkesan selama ini," katanya.

Padahal, katanya, meremehkan aspirasi rakyat akan berujung pada gejolak politik yang dapat menimbulkan hal-hal tidak diinginkan seperti di Tunisia dan Mesir. "Jangan sampai itu terjdai di Indonesia," katanya.

Din Syamsuddin mengungkapkannya jika seluruh permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia belakangan dapat diatasi kalau pemerintah serius memperbaiki diri. "Itu juga yang menjadi harapan berbagai tokoh lintas agama tersebut," katanya. (*)