Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat yang bermukim di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) melalui target rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan penyisiran dilakukan terhadap rumah tangga di seluruh desa dan dusun daerah 3T yang tidak mampu membayar biaya pasang baru pada daerah yang telah berlistrik.

"Kami memiliki program bantuan pasang baru listrik melalui anggaran APBN sejumlah 80 ribu sambungan untuk tahun 2022," kata Arifin dalam sebuah webinar yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per Juli 2021, rasio elektrifikasi rata-rata nasional telah mencapai 99,37 persen.

Saat ini, terdapat beberapa provinsi yang masih perlu perhatian khusus, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

Menteri Arifin menjelaskan pelayanan tenaga listrik bagi masyarakat pedesaan selama ini dilayani oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Suplai listrik desa didorong untuk diganti dengan pembangkit energi baru terbarukan sesuai potensi setempat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dalam rangka meningkatkan peran serta konsumen dalam penggunaan energi bersih.

"Dalam rangka meningkatkan keandalan listrik dan penetrasi energi baru terbarukan yang sumbernya berada jauh dari pusat demand listrik, maka pemerintah mendorong pengembangan interkoneksi ketenagalistrikan di dalam pulau maupun antarpulau," ujar Arifin.

Pemerintah berkomitmen mendorong pengembangan interkoneksi ketenagalistrikan di dalam pulau maupun antarpulau dalam rangka meningkatkan keandalan listrik dan penetrasi energi baru terbarukan yang sumbernya berada jauh dari pusat demand listrik.

Saat ini, pemerintah sedang melakukan kajian untuk interkoneksi antarpulau atau disebut Super Great yang menghubungkan pulau besar di Indonesia.

Menteri Arifin menuturkan program interkoneksi tersebut selain meningkatkan keandalan juga dapat mengatasi adanya oversupply dari sistem kelistrikan besar.

Interkoneksi Sumatera ke Malaysia sudah dijadwalkan untuk tanggal mulai beroperasi atau commercial operation date (COD) pada tahun 2030. Sedangkan untuk interkoneksi dari Sumatera ke Singapura sedang dilakukan kajian dalam rangka mengekspor energi listrik yang bersih ke negara tersebut.

Baca juga: Pemerintah punya delapan strategi bangun kelistrikan nasional
Baca juga: Kementerian ESDM tuntaskan 100 persen rasio elektrifikasi pada 2022
Baca juga: Pemerintah terbitkan regulasi terbaru dorong pengembangan PLTS atap