Jakarta (ANTARA) - Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie menyampaikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kelembagaan berbangsa dan bernegara dalam rangka memajukan Indonesia.

“Secara umum, memang kita sedang menghadapi masalah serius tentang perlunya evaluasi menyeluruh tentang kinerja kelembagaan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ada yang sering menggunakan, bahkan itu jadi program resmi pemerintah reformasi birokrasi, saya bilang itu terlalu sempit, bukan hanya birokrasi tapi reformasi kelembagaan,” kata Jimly dalam diskusi bertema “Revitalisasi Lembaga MPR” di Jakarta, Senin.

Menurut Jimly reformasi kelembagaan bukan hanya kelembagaan negara, melainkan kelembagaan politik, sosial, dan ekonomi.

Baca juga: Ketua MPR: Keberadaan PPHN sangat penting dimiliki negara
Baca juga: Civil society diharapkan mampu jaga harmonisasi berbangsa bernegara
Baca juga: Lestari Moerdijat: Bangkitkan komitmen untuk jawab tantangan bernegara

“Struktur dan mekanisme bekerjanya lembaga-lembaga bisnis juga harus dievaluasi di abad kini dan abad mendatang. Demikian juga, organisasi sosial, non-government organization berubah, termasuk tentu lembaga bernegara. Semua kelembagaan bernegara kita ini harusnya kita evaluasi,” tutur anggota DPD RI tersebut.

Jimly mengaitkan penjelasannya tersebut dengan tesis kualitas kelembagaan dari Daron Acemoglu dan James Robinson dalam Why Nation Fail: The Origins of Power, Prosperty, and Poverty.

Dalam tesis tersebut dituliskan bahwa semua teori masa lalu yang mempengaruhi maju-mundurnya peradaban dibantah oleh keduanya. Menurut mereka yang mempengaruhi adalah kualitas kelembagaan.

“Yang benar kalau menurut dia (Daron Acemoglu dan James Robinson) adalah the quality of the instituation (kualitas kelembagaan), sejauh mana kelembagaan sosial, ekonomi, politik itu. Pertama, inklusif (bersifat terbuka dan relatif bebas dimasuki elemen baru). Kedua, tidak ekstraktif (menghisap sumber daya alam). Nah, saya tambah yang ketiga juga berkualitas dan berintegritas,” kata Jimly.