Jakarta (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menegaskan pesan pendek (SMS) yang beredar diantara TKI di Arab Saudi bahwa Pemerintah melakukan pemulangan gratis tidak benar dan mengimbau masyarakat agar tidak percaya hal itu.

"Saya mendapat banyak laporan saat ini beredar kabar diantara TKI di Arab Saudi melalui SMS bahwa pemerintah akan melakukan pemulangan gratis. Ini tindakan yang tidak bertanggungjawab. TKI jangan mudah ditipu," kata Menakertrans di Jakarta, Selasa.

Pemulangan TKI yang saat ini dilakukan oleh pemerintah diduga akan dimanfaatkan sindikat yang kerap memanfaatkan TKI terlantar atau sering disebut "Overstayers" untuk kepentingan pribadi, seperti memberangkatkan TKI tanpa pertanggungjawaban.

Sementara itu, upaya pemulangan TKI telah dilakukan pemerintah melalui Perwakilan RI di Arab Saudi setiap hari dengan jumlah rata-rata 8-20 orang.

Sedangkan upaya pemulangan khusus yang disiapkan pemerintah terhadap TKI Overstayers yang rentan sedang menunggu proses pendataan dan persiapan tim teknis yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto.

"Pendataan ini penting mengingat proses pemulangan mesti dengan cara pemberkasan oleh pemerintah Arab Saudi. Ini sedikit memakan waktu tapi yang penting bisa dipulangkan," jelas Muhaimin.

Menakertrans menyebutkan para WNI yang pernah tinggal di bawah jembatan Kandara Jeddah berdasarkan data yang dihimpun Kemenakertrans dan Kemlu tidak semuanya berstatus TKI.

"Bahkan 20 persen diantaranya adalah WNI yang paspornya bervisa umroh tapi sudah lewat batas waktu. Oleh karena itu perlu pendataan untuk melakukan tindakan yang tepat," katanya.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) sementara itu juga akan segera mengirimkan tim ke Arab Saudi untuk mendata dan memproses pemulangan TKI bermasalah tersebut.

"Yang sakit segera akan dirujuk ke rumah sakit setibanya di tanah air, sementara yang membutuhkan bantuan lainnya seperti psikiater akan kami sediakan," katanya.

Bahkan jika memang terpaksa harus dilakukan, akan disiapkan tempat penampungan sementara. Begitu garis besar arahan Menakertrans kepada BNP2TKI," kata Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat.

Menyambung peringatan Menakertrans terhadap kemungkinan adanya sindikat yang memanfaatkan para TKI, Jumhur menegaskan bahwa pihaknya tidak akan kompromi.

"Kepada setiap TKI yang berangkat ke Arab Saudi, kami bekali agar jangan sekali-kali mau dibujuk dan dirayu untuk bekerja secara bebas tanpa ikatan perjanjian kerja. Mereka itu sindikat yang kerap memanfaatkan TKI dan tidak mau bertanggungjawab jika terjadi masalah," tegasnya.(*)
(T.A043/S019/R009)