Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono akan memantau dan mengevaluasi program ketahanan pangan di 12 daerah sembilan provinsi yang selama ini menjadi lumbung pangan terutama beras.

"Wapres akan terus melakukan koordinasi dengan Menko Perekonomian untuk memantau dan mengevaluasi ketahanan pangan yang ada di sejumlah daerah yang selama ini jadi lumbung pangan," kata Juru bicara Wapres Yopie Hidayat kepada pers, di Istana Wapres Jakarta, Selasa.

Dia tidak menjelaskan 12 daerah dan sembilan provinsi yang dimaksud tapi yang pasti daerah di seluruh daerah Indonesia yang memiliki lumbung beras.

Hal tersebut dikatakan Yopie menanggapi pertanyaan hasil kunjungan kerja Wapres Boediono ke Palembang, Sumatra Selatan, pada Jumat 21 Januari 2011 untuk meninjau persawahan dan melakukan dialog dengan puluhan petani setempat.

Menurut Yopie, Wapres bersama Menko Perekonomian akan melakukan koodinasi untuk memantau dan mengevaluasi di sejumlah lokasi sentra pangan. Artinya, jika Wapres sudah meninjau suatu wilayah sentra pangan maka Menko Perkonomian akan meninjau wilayah lain.

"Jadi dalam meninjau lokasi sentra pangan, Wapres dan Menko Perekonomian tidak melakukan peninjauan bersama tapi harus dilakukan di tempat berbeda," kata Yopie.

Dikatakan Yopie, Wapres tidak akan selalu melakukan kunjungan ke sentra pangan secara fisik tapi jika memungkinkan hanya akan menerima laporan dan memantau.

Menurutnya, sekalipun Wapres tidak melihat secara fisik ke lokasi lumbung pangan tapi Wapres cukup akan memantau dan mengidentifikasi kekurangan dan masalah serta mencari solusi agar semua masalah bisa diselesaikan segera.

Dalam melakukan evaluasi dan mmantau lokasi pangan tersebut, katanya, selain berkoordinasi dengan Menko Perekonomian juga bersama Bappenas, Kementerian pekerjaan Umum, BUMN pupuk serta pihak perbankan.

"Wapres sudah mencanangkan pemerintah akan mempertahankan ketahanan pangan agar tidak ada alasan bagi Indonesia kekurangan pangan terutama beras," kata Yopie.

Dilibatkannya pihak perbankan, tambahnya, karena selama ini banyak petani yang belum tersentuh Kredit Ketahanan Pangan (KKP), sementara dengan BUMN pupuk agar petani mudah mendapatkan pupuk.
(*)