Makassar (ANTARA) - Sembilan fraksi di DPRD Makassar, Sulawesi Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, di Makassar, Sabtu, mengatakan semua fraksi yang ada di DPRD Makassar menginginkan adanya perubahan untuk kebaikan seluruh masyarakat Makassar.

"Alhamdulillah, sudah disetujui dan semuanya berjalan lancar, tidak lewat waktu juga. Semua menginginkan agar Makassar bisa bangkit lagi setelah sekian lama kita diterpa pandemi COVID-19," ujarnya.

Sembilan fraksi itu, yakni NasDem, Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan Nurani Indonesia Bangkit.

Moh Ramdhan Pomanto atau Danny mengatakan, sembilan fraksi DPRD juga telah menyampaikan pendapat dengan berbagai masukan untuk pembangunan Kota Makassar.

"Saya kira pembahasan ini tetap tidak lewat waktu, cukup solid dan sengit, namun semua bertemu pada satu titik, yakni sama sama-sama ingin memperjuangkan rakyat," katanya lagi.

Danny menjelaskan, dengan adanya perubahan anggaran termasuk di dalamnya belanja tidak terduga yang naik secara signifikan tetap akan diseimbangkan dengan belanja lainnya.

"Misalnya biaya operasional pegawai yang tadinya 33 persen, jadi 30 persen. Kemudian dari barang dan jasa dari hampir 42 persen jadi 29 persen, sehingga bisa dihemat untuk biaya belanja modal yang tadinya hanya 15 persen menjadi 30 persen," ujarnya pula.

Menurutnya, belanja tidak terduga (BTT) dan hibah yang 10 persen harus dilihat dalam keseimbangan itu, artinya dari 100 persen yang bisa dibuat hanya 15 persen.

"Bayangkan dari 100 persen, hanya 15 persen yang bisa untuk kebutuhan masyarakat," katanya pula.

Bahkan, kata Danny, di sektor barang dan jasa, semua bukan hanya untuk pegawai, melainkan justru untuk masyarakat.

"Artinya kalau kita lihat fifty-fifty berarti lebih dari 50 persen, sekarang uang yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar akan ditumpahkan ke masyarakat karena kita butuh uang turun ke bawah," kata dia lagi.
Baca juga: Pemprov Sulsel mengusulkan pembayaran utang dimasukkan APBD-P 2022
Baca juga: Dewan kritik anggaran perjalanan dinas Bappeda Sulsel Rp8 miliar