Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan kasus hukum jangan dibawa-bawa ke ranah politik.

"Saat ini berbagai kasus hukum yang tengah terjadi seperti kasus Antasari, Bibit-Chandra dan terakhir Gayus Tambunan, diarahkan ke ranah politik," katanya, pada pembekalannya di Rapat Pimpinan TNI/Polri 2011 di Jakarta, Jumat.

Djoko mengatakan, sepanjang 2010 hingga kini wajah hukum Indonesia terus mendapat perhatian khusus dengan kasus-kasus yang ada.

"Meski secara makro, situasi keamanan relatif kondusif. Namun, persoalan penegakan hukum dengan kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini, dapat berdampak luas terhadap ancaman keamanan," kata Djoko.

"Apalagi, ada indikasi segala kasus hukum yang terjadi saat ini sudah diarahkan ke ranah politik," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, sudah saatnya aparat penegak hukum termasuk Polri untuk mereformasi diri."Inilah saatnya bagi seluruh aparat hukum untuk mereformasi diri," kata Djoko.

Ia menambahkan,"Tidak harus dengan lompatan yang besar. Mulailah dengan hal-hal yang kecil namun dapat menjadi jaminan adannya penegakan hukum yang benar sesuai harapan masyarakat,".

Djoko mengatakan, penegakan hukum tidak saja dilakukan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tetapi juga dilaksanakan terhadap aparat hukum yang melakukan pelanggaran.

Pada kesempatan itu, ia menambahkan, mengingatkan konflik horisontal masih menjadi ancaman pertahanan keamanan.

"Kemajemukan yang dimiliki Indonesia kini bisa menjadi potensi konflik yang harus terus dicermati," katanya.

Djoko mengatakan, ketimpangan sosial yang makin tinggi, tuntutan identitas sosial dari beragam etnis menjadikan kemajemukan berpotensi sebagai konflik yang mengancam pertahanan dan keamanan.

Selain ancaman dalam negeri, dalam pengarahannya, Ia mengemukakan perkembangan situasi global yang berpengaruh terhadap keamanan dan pertahanan dalam negeri seperti krisis pangan, energi dan perubahan iklim global.

Tak hanya itu, situasi keamanan regional seperti di Laut China Selatan dan konflik di Semenanjung Korea juga ditengarai akan berpengaruh kuat bagi pertahanan dan keamanan nasional.
(R018*U002/A038)