Ketua MPR tekankan pentingnya Pancasila sebagai mata pelajaran wajib
1 Oktober 2021 11:32 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada Jumat (1/10/2021). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya memasukkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di dalam pendidikan formal bagi siswa sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
"Terungkap bahwa 82,3 persen anak muda menilai perlunya pendidikan Pancasila masuk pelajaran sejak sekolah dasar. Keinginan ini harus direspons aktif oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, " ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Persentase tersebut merupakan hasil Survei Indikator Indonesia yang dilakukan pada 4-10 Maret 2021 kepada 1.200 responden berusia 17-21 tahun. Bamsoet berpandangan bahwa memasukkan pendidikan Pancasila dalam pendidikan formal dapat memastikan ideologi bangsa akan tumbuh dalam diri peserta didik.
Baca juga: Ketua MPR: Usut tuntas kasus penyerangan tokoh agama
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum dan Keamanan DPR RI ini menjelaskan setiap negara selalu mempunyai sejarah konflik dalam dinamika kehidupan kebangsaannya, termasuk Indonesia.
Bangsa Indonesia harus mensyukuri memiliki Pancasila yang selalu berperan sebagai bagian penting dari resolusi konflik yang menyatukan seluruh elemen bangsa pada sebuah visi kebangsaan. Pancasila hadir sebagai dasar negara, falsafah, dan pandangan hidup bangsa.
"Pancasila menekankan bahwa keberagaman yang kita miliki adalah fitrah kebangsaan yang tidak dapat diingkari dan pungkiri," tutur Bamsoet.
Baca juga: Ketua MPR imbau penyelenggara negara komit penuhi kewajiban LHKPN
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan ancaman terhadap nilai-nilai kebinekaan itu nyata. Dalam perjalanan sebagai sebuah bangsa, sikap intoleransi terhadap keberagaman selalu mewarnai kehidupan kebangsaan.
Misalnya, kata dia, pada setiap penyelenggaraan kontestasi politik atau pemilu, di mana politik identitas disalahgunakan sebagai alat perjuangan. Fenomena tersebut menimbulkan polarisasi masyarakat, baik sebelum, selama, dan bahkan sesudah pemilu.
"Karenanya, kita perlu membekali generasi muda dengan semangat nilai Pancasila sejak mereka menempuh pendidikan di sekolah dasar. Sekolah menjadi institusi yang tidak hanya melahirkan anak bangsa yang memiliki kecerdasan intelektual saja, tetapi juga memiliki kecerdasan kebangsaan. Memiliki hati Indonesia, berjiwa Pancasila," kata Bamsoet.
Baca juga: Ketua MPR: Pancasila-UUD NRI 1945 jamin penegakan HAM
"Terungkap bahwa 82,3 persen anak muda menilai perlunya pendidikan Pancasila masuk pelajaran sejak sekolah dasar. Keinginan ini harus direspons aktif oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, " ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Persentase tersebut merupakan hasil Survei Indikator Indonesia yang dilakukan pada 4-10 Maret 2021 kepada 1.200 responden berusia 17-21 tahun. Bamsoet berpandangan bahwa memasukkan pendidikan Pancasila dalam pendidikan formal dapat memastikan ideologi bangsa akan tumbuh dalam diri peserta didik.
Baca juga: Ketua MPR: Usut tuntas kasus penyerangan tokoh agama
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum dan Keamanan DPR RI ini menjelaskan setiap negara selalu mempunyai sejarah konflik dalam dinamika kehidupan kebangsaannya, termasuk Indonesia.
Bangsa Indonesia harus mensyukuri memiliki Pancasila yang selalu berperan sebagai bagian penting dari resolusi konflik yang menyatukan seluruh elemen bangsa pada sebuah visi kebangsaan. Pancasila hadir sebagai dasar negara, falsafah, dan pandangan hidup bangsa.
"Pancasila menekankan bahwa keberagaman yang kita miliki adalah fitrah kebangsaan yang tidak dapat diingkari dan pungkiri," tutur Bamsoet.
Baca juga: Ketua MPR imbau penyelenggara negara komit penuhi kewajiban LHKPN
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan ancaman terhadap nilai-nilai kebinekaan itu nyata. Dalam perjalanan sebagai sebuah bangsa, sikap intoleransi terhadap keberagaman selalu mewarnai kehidupan kebangsaan.
Misalnya, kata dia, pada setiap penyelenggaraan kontestasi politik atau pemilu, di mana politik identitas disalahgunakan sebagai alat perjuangan. Fenomena tersebut menimbulkan polarisasi masyarakat, baik sebelum, selama, dan bahkan sesudah pemilu.
"Karenanya, kita perlu membekali generasi muda dengan semangat nilai Pancasila sejak mereka menempuh pendidikan di sekolah dasar. Sekolah menjadi institusi yang tidak hanya melahirkan anak bangsa yang memiliki kecerdasan intelektual saja, tetapi juga memiliki kecerdasan kebangsaan. Memiliki hati Indonesia, berjiwa Pancasila," kata Bamsoet.
Baca juga: Ketua MPR: Pancasila-UUD NRI 1945 jamin penegakan HAM
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
Tags: