Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan hal ini tentu menjadi bagian sumbangsih masukan bagi pemerintah untuk penyempurnaan daftar pemilih.
"Baik daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) untuk penyelenggaraan pemilu ke depan," katanya.
Baca juga: Kemendagri beri pendampingan bagi peserta CPNS penyandang disabilitas
Pemilu 2019, kata dia, menghasilkan angka partisipasi yang baik, yaitu 81, 97 persen untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 81,69 persen untuk Pemilu Anggota DPR, serta 82,52 persen untuk Pemilu Anggota DPD.Baca juga: Kemendagri beri pendampingan bagi peserta CPNS penyandang disabilitas
"Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tentu saja tidak hanya dilihat pada angka-angka partisipasi yang dapat dihitung secara kuantitatif, namun yang jauh lebih penting dan menjadi pekerjaan rumah kita bersama adalah bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi kita,” katanya.
Hasil pemilu diharapkan membawa dampak nyata yang hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, menghasilkan pemimpin, dan wakil rakyat yang mampu menyejahterakan rakyat seperti cita-cita bangsa Indonesia.
Baca juga: Kemendagri dorong penerapan demokrasi desa berbasis e-Voting
"Untuk itu kerja sama dan kolaborasi seluruh stakeholders, terutama pemerintah dan penyelenggara pemilu harus kita tingkatkan," ucapnya.Baca juga: Kemendagri dorong penerapan demokrasi desa berbasis e-Voting
Mendagri, lanjut dia, berharap agar seluruh pemangku kepentingan bersinergi dan membangun soliditas dengan jajaran penyelenggara pemilu dalam persiapan mendukung kesuksesan perhelatan demokrasi.
Termasuk, katanya, melakukan perbaikan-perbaikan catatan hasil evaluasi pelaksanaan pada 2019 dan langkah sukses pelaksanaan Pilkada 2020 untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Baca juga: Kemendagri ingatkan daerah laporkan inovasi
Baca juga: Kemendagri ingatkan daerah laporkan inovasi