Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Taufik Hanafi mengatakan pemerintah perlu berkolaborasi untuk menyukseskan kebijakan Satu Data Indonesia.

“Diperlukan kolaborasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah,” kata Hanafi yang juga Ketua Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dalam webinar “Peran Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional” yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan Satu Data Indonesia akan melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat serta seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di tingkat daerah.

“Jadi ukuran yang terlibat Satu Data Indonesia ini sangat besar. Oleh karena itu kolaborasi sangat penting untuk memperkuat tata kelola dan tata kelembagaannya,” katanya.

Baca juga: Bappenas: Satu Data Indonesia dukung pemulihan ekonomi nasional

Di samping itu, setiap Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah juga perlu memperkuat kebijakan Satu Data Indonesia. Diharapkan Kementerian dan Lembaga tidak saling bertentangan dalam menjalankan kebijakan ini.

“Jangan sampai nanti ada prakarsa-prakarsa yang bukan memperkuat Satu Data baik aspek kelembagaan maupun kelola, bahkan tidak mendukung atau merusak tatanan yang telah dibuat,” imbuh Hanafi.

Dia juga berharap Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah memperkuat kerja sama yang telah terbangun antar pihak untuk menyukseskan program Satu Data Indonesia.

“Kehadiran Satu Data Indonesia bisa kita wujudkan dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,” tutupnya.

Baca juga: Bappenas : Satu Data Indonesia pijakan transformasi susun kebijakan