Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto mengatakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mendampingi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam empat fase.

"Pertama, fase inisiasi. Ketika UMKM baru berdiri dan perlu kehadiran keuangan formal, kami mendampingi dan memberikan modal usaha terbatas," kata Joko dalam webinar bertajuk "Mendorong BPR untuk penyelamatan UMKM" yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Fase kedua, saat UMKM sudah berkembang tapi belum bisa mendapat pembiayaan dari bank-bank umum, BPR memberi pendampingan dan pemberian modal usaha lebih besar dari fase pertama. Pada fase ini, BPR juga menghubungkan UMKM dengan dinas daerah agar semakin terbantu untuk berkembang.

"Ketiga, fase ekspansi, di mana UMKM sudah maju dan berkembang setelah melampaui fase pertama dan kedua. Jadi kita sambungkan ke pasar regional dengan pemasaran pakai teknologi dan diikutsertakan dalam event dan pemberian modal kerja dengan plafon sesuai kebutuhan, " ucapnya.

Fase keempat, BPR mendorong UMKM untuk melakukan ekspor atau go global. BPR berkolaborasi dengan bank umum untuk melakukan ini.

Di tengah pandemi COVID-19, BPR merestrukturisasi kredit pelaku UMKM hingga Rp21 triliun dan menjadi fasilitator program subsidi bunga kredit dari pemerintah.

Menurut Joko, sebanyak 1.600 BPR dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menolong UMKM karena terletak di seluruh Indonesia.

"Terdapat 1.461 BPR dan 164 BPRS. Kalau kita lihat penyebarannya, ini terwakili begitu luas ada Sabang sampai Merauke, di mana terbanyak di Pulau Jawa mencapai 60,30 persen dari total BPR dan BPRS, Sumatera 19,24 persen, Bali termasuk NTT dan Mataram 10,6 persen, dan Papua 0,73 persen," ucapnya.

Baca juga: Kemenkeu: 367 BPR manfaatkan penempatan dana pemerintah di perbankan

Baca juga: BPR diminta ikut berdayakan UKM saat pandemi

Baca juga: Perbarindo: BPR tetap "prudent" di tengah pandemi